Proyek Jalan di Kawasan KSB Diduga Dikerjakan Asal-asalan, GMAKS: Potensi Rugikan Negara!

KOTA SERANG,

siber.news – Paket pekerjaan Belanja Modal Jalan Lainnya di Kawasan Highland Park Kota Serang Baru (KSB) kini menjadi sorotan tajam. Proyek senilai Rp2.776.302.000 dari APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2026 ini diduga kuat dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis konstruksi.

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, pengerjaan saluran air menggunakan batu kali dilakukan dalam kondisi area yang dipenuhi genangan air. Hal ini sangat fatal bagi kualitas bangunan, namun pihak pelaksana CV Mitra Perkasa Mandiri terlihat tetap memaksakan pengerjaan tanpa adanya penggunaan kisdam untuk mengeringkan area kerja.

Kecurigaan semakin menguat karena proyek tersebut diduga tidak melalui proses penggalian tanah yang semestinya. Pemasangan batu kali tampak dilakukan begitu saja di atas permukaan, sehingga memicu dugaan adanya praktik pengurangan volume kubikasi material demi meraup keuntungan sepihak.

Tak hanya soal teknis, aspek keselamatan kerja pun diabaikan sepenuhnya di lapangan. Para pekerja terpantau beraktivitas tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, seperti rompi, helm, dan sepatu keselamatan, yang merupakan standar wajib dalam setiap proyek konstruksi.

Menanggapi carut-marutnya kondisi pengerjaan tersebut, Ketua Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri, angkat bicara dengan nada keras. Ia menilai pengerjaan yang diduga asal jadi ini sangat berisiko membuat infrastruktur cepat mengalami kerusakan.

Saeful juga mempertanyakan keberadaan Konsultan Supervisi dari PT Tetinggi Mijara Sakti yang memiliki kewajiban untuk mengawasi proyek tersebut. Ia menegaskan, bagaimana mungkin konsultan supervisi bisa membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan yang akurat jika mereka tidak aktif melakukan pemantauan langsung di lapangan.

“Cara pengerjaan seperti ini jelas berpotensi cepat rusak. Kami mempertanyakan berapa kedalaman galian yang seharusnya dalam proyek ini, karena diduga kuat ada pengurangan volume akibat galian tidak dilakukan dengan benar,” tegas Saeful Bahri saat dimintai keterangan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Konsultan Supervisi, Kontraktor, maupun Dinas terkait mengenai temuan kejanggalan di lapangan tersebut. GMAKS mendesak pihak berwenang segera melakukan audit sebelum kerugian negara semakin membengkak.