Connect with us

Musrenbang Kelurahan Jatijajar, Renova Sebut Kontribusi Pajak Kecamatan Tapos Mencapai di Atas 100%

Pemerintahan

Musrenbang Kelurahan Jatijajar, Renova Sebut Kontribusi Pajak Kecamatan Tapos Mencapai di Atas 100%

SIBER.NEWS, KOTA DEPOK | Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Tahun 2023-2024 yang dilaksanakan untuk membahas pembentukan Kampung Caraka.

Kegiatan rapat ini dilaksanakan langsung di Kantor Kelurahan Jatijajar, Kota Depok pada Selasa (17/1/2023).

Pada kesempatan tersebut salah satu anggota DPRD Kota Depok, Renova Serry Donie, menyampaikan Apresiasi atas kinerja pemerintahan Kota Depok.

Wabil khusus, Pembangunan dan juga program yang ada di kecamatan Tapos. Kata Renova, Kecamatan Tapos yang dulu posisinya nomor dua dari bawah, namun, saat ini berada di posisi nomor 2 diatas dari 11 Kecamatan.

“jadi itu pertama yang sangat saya apresiasi,“ujar Renova

Selain itu, terkait dengan yang dilakukan masyarakat perihal kontribusi pajak, Renova menyebut hal itu sudah sangat luar biasa, mencapai diatas 100%.

Bahkan, di Kecamatan Tapos sendiri sudah 117%, dan di Kelurahan jatijajar sendiri mencapai hingga 112% “artinya masyarakat ini sangat taat patuh sekali ketika ada pemerintah meminta untuk membayar pajak,” ungkapnya.

Artinya, Ucap Renova, sudah saatnya masyarakat mendapatkan haknya, yaitu merasakan fasilitas dari hasil pembangunan yang dikelola dan dianggarkan melalui pajak.

“Sekarang tinggal haknya masyarakat ketika sudah membayar pajak,”

Ditemui usai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Ketua Kelompok Masyarakat Kelurahan Jatijajar, Achmad Mauludin  mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di lingkungan.

“Dikarenakan anggaran dana untuk pembangunan sekarang itu ada di kecamatan dan kelurahan, oleh karena itu sehingga pengelolaan pekerjaan bisa dikerjakan bersama-sama kawan-kawan Pokmas, sehingga hasilnya bisa memuaskan,”

Tak hanya itu, Achmad Mauludin juga meminta agar fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh rekan-rekan Media serta Lembaga Swadaya Masyarakat terus berjalan untuk mengawasi pembangunan di wilayah Jatijajar.

“Karena didalam Pokmas ini, yang mengerjakan pekerjaan yang diusulkan oleh LPM, kami berharap ada masukan-masukan dari rekan-rekan yang memang lebih paham dari kami,” (TGH)

Siber Hukum & Kriminal

To Top
Kirim Pesan
Terimakasih Atas Informasinya, Kami akan menjaga identitas pemberi informasi