Berita hari ini
Masyarakat Ujung Kulon Desak Gubernur Banten Mundur
 |
| Aksi dorong dorongan antara Satpol PP dengan massa aksi warga Ujung Kulon di Gedung Bupati Pandeglang Selasa (16/10/2018) |
Sebagaimana diberitakan sebelumnya di media ini, terkait
Ruas Jalan Cimanggu – Sumur yang kondisinya rusak parah, mengakibatkan warga
Ujung Kulon Gedor Gedung Bupati Pandeglang dan Pemprov Banten. Mereka menilai
Status ruas jalan itu tidak jelas statusnya, realitanya jalan rusak saja semua
tidak ada respon nyata dalam tindakan.
Ruas Jalan Cimanggu – Sumur yang kondisinya rusak parah, mengakibatkan warga
Ujung Kulon Gedor Gedung Bupati Pandeglang dan Pemprov Banten. Mereka menilai
Status ruas jalan itu tidak jelas statusnya, realitanya jalan rusak saja semua
tidak ada respon nyata dalam tindakan.
Pandeglang, SBNews.co.id – Ratusan masyarakat Ujung Kulon
yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Ujung Kulon (Aliansi – GMUK) lakukan
Aksi unjuk Rasa (UNRAS) kepung Pemerintahan Provinsi Banten (PEMPROV Banten)
dan Pemerintah Daerah kabupaten Pandeglang (PEMDA Pandeglang). Unras tersebut
digelar, Selasa (16-10-2018).
yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Ujung Kulon (Aliansi – GMUK) lakukan
Aksi unjuk Rasa (UNRAS) kepung Pemerintahan Provinsi Banten (PEMPROV Banten)
dan Pemerintah Daerah kabupaten Pandeglang (PEMDA Pandeglang). Unras tersebut
digelar, Selasa (16-10-2018).
” Kami dari Gerakan Masyarakat Ujung Kulon, siap
menggelorakan perjuangan untuk menuntut hak kami sebagai masyarakat Cimanggu-Sumur.
menggelorakan perjuangan untuk menuntut hak kami sebagai masyarakat Cimanggu-Sumur.
Maka kami menuntut pada Bupati Pandeglang dan Gubernur
Banten untuk segera membangun ruas jalan yang dimaksud,” ujar Kordinator Lapangan saat Aksi Doni Sudoni.
Banten untuk segera membangun ruas jalan yang dimaksud,” ujar Kordinator Lapangan saat Aksi Doni Sudoni.
Menurutnya, bahwa disuatu negara atau wilayah berbicara mengenai
insfrastuktur adalah salah satu hal yang
paling utama karena insfrastuktur adalah sebagai akses utama dalam pembangunan. mengingat ruas jalan tersebut adalah salah satu penghubung
dari suatu wilayah kewilayah lain, dan berbicara infrastuktur adalah sebagai
sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat imbuhnya.
insfrastuktur adalah salah satu hal yang
paling utama karena insfrastuktur adalah sebagai akses utama dalam pembangunan. mengingat ruas jalan tersebut adalah salah satu penghubung
dari suatu wilayah kewilayah lain, dan berbicara infrastuktur adalah sebagai
sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat imbuhnya.
“ Mengingat secara
georgrafis Pandeglang secara umum atau Cimanggu dan Sumur secara khusus adalah
wilayah agraris, artinya penghasilan secara umum masyarakat dari petani dan
nelayan, selain itu pula ada dari perkebunan dan pariwisata serta perusahaan-perusahaan
yang ada diwilayah Cimanggu-Sumur itu sendiri, beber dia.
georgrafis Pandeglang secara umum atau Cimanggu dan Sumur secara khusus adalah
wilayah agraris, artinya penghasilan secara umum masyarakat dari petani dan
nelayan, selain itu pula ada dari perkebunan dan pariwisata serta perusahaan-perusahaan
yang ada diwilayah Cimanggu-Sumur itu sendiri, beber dia.
Masih kata Doni, masyarakat secara luas mesti mengetahui
bersama, bahwa kemerdekaan sudah berumur 73 tahun, dan Banten berumur 18 tahun lalu Pandeglang itu
sendiri yang sudah diusia 144 tahun, kalau masyarakat melihat pada sejarah
Banten itu sendiri memisahkan dari provinsi jawa barat dengan alasan untuk
bagaimana pemerataan pembanguan dan kedaulatan dibidang ekonomi, nyatanya
pembangunan infrastruktur masih belum terealisasikan secara merata, seperti hal
nya jalan di Cimanggu-Sumur dengan panjang 30 KM sama sekali tidak ada
pembangunan dan bahkan kecamatan Sumur-Ujungjaya itu secara status jalan tidak
jelas atau jalan tanpa status,
bersama, bahwa kemerdekaan sudah berumur 73 tahun, dan Banten berumur 18 tahun lalu Pandeglang itu
sendiri yang sudah diusia 144 tahun, kalau masyarakat melihat pada sejarah
Banten itu sendiri memisahkan dari provinsi jawa barat dengan alasan untuk
bagaimana pemerataan pembanguan dan kedaulatan dibidang ekonomi, nyatanya
pembangunan infrastruktur masih belum terealisasikan secara merata, seperti hal
nya jalan di Cimanggu-Sumur dengan panjang 30 KM sama sekali tidak ada
pembangunan dan bahkan kecamatan Sumur-Ujungjaya itu secara status jalan tidak
jelas atau jalan tanpa status,
ungkapnya.
Unras tersebut menuntut pemerintah supaya segera membangun ruas jalan Cimanggu – Sumur
Menggunakan Rigid Pavement (Betonisasi).
Masyarajat juga meminta pemerintah untuk perjelas Status jalan Sumur-Ujungjaya. Jika Ruas Jalan Cimanggu-Sumur tidak direvitalisasi, Gerakan Masyarakat
Ujung Kulon mendesak Gubernur dan Wakilnya mundur dari Jabatannya, pungkas Korlap. (Irf)
Menggunakan Rigid Pavement (Betonisasi).
Masyarajat juga meminta pemerintah untuk perjelas Status jalan Sumur-Ujungjaya. Jika Ruas Jalan Cimanggu-Sumur tidak direvitalisasi, Gerakan Masyarakat
Ujung Kulon mendesak Gubernur dan Wakilnya mundur dari Jabatannya, pungkas Korlap. (Irf)
