LBH Senapati Desak Aparat Penegak Hukum Bongkar dan Penjarakan Para Mafia Tanah

KOTA DEPOK – Lembaga Bantuan Hukum Senapati Indonesia mendapat laporan informasi dari masyarakat terhadap adanya dugaan praktek korupsi dan persengkongkolan jahat para mafia tanah yang diduga melibatkan banyak oknum birokrasi, mereka yang bekerjasama dengan pemodal, oknum notaris dan calo tanah di wilayah Kelurahan Bedahan Sawangan, Depok.

Menurut Aji, SH, pengacara muda yang ikut dalam tim advokasi warga ini menyatakan bahwa keliennya membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Bedahan RT 02 RW 01 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok dengan luas 390 m2

” Jadi kelien kami saat mengurus surat kepemilikan mendapat penolakan dari Badan Pertanahan Nasional. Alasanya tidak bisa ditingkatkan hak kepemilikanya, karena sudah tumpang tindih dengan sertifikat tahun 1975″ kata Aji, saat ditemui, Senin 23 Mai 2022.

Lanjut Aji , di tahun 2021, klien nya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Depok kepada pihak penjual, karena dirinya kecewa, keinginan nya memiliki rumah kandas. Kasus tersebut sudah sampai pada persidangan yang dimana kasus tersebut adalah ranah perdata yang ditangani langsung oleh pengadilan negeri Kota Depok .

“Saat transaksi pihak penjual mengunakan notaris, nilai nya 370 juta , kwitansi nya ada, lengkap semua bukti – bukti” ucapnya .

Lelaki berkacamata ini menyampaikan bahwa kliennya melakukan transaksi jual beli pada tahun 2014, karena sudah selesai pembayaran lalu pada tahun 2016 klien nya meminta kepada tergugat atau penjual untuk membuat AJB bermaksud mau meningkatkan haknya menjadi Sertifikat, lalu penjual atau tergugat merekomendasikan notaris PPAT oleh pihak penjual .

” Klien kami selaku pembeli ya ikut saja, saat proses pengajuan ke BPN mendapatkan penolakan dan dengan kekecewaan klien kami mendatangi tergugat meminta pertanggung jawaban terhadap,rumah yang dijualnya untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah di bayarkan, namun menolaknya dan lalu ditahun 2021 demi membela kepentingan haknya lalu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Depok ”

” Saya berharap agar uang kelien kami bisa di kembalikan ” kata Aji .

Dalam kasus tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Senapati Indonesia ini berharap agar kasus kasus seperti ini tidak terjadi lagi, karena dampaknya sangat merugikan masyarakat. Selain itu dia juga sangat mendukung kebijakan presiden Jokowi untuk melakukan reformasi agraria dan perintah Kapolri untuk memberantas mafia tanah .

Praktisi hukum ahli perdata ini juga menduga masih banyak masyarakat yang menjadi korban dari para mafia tanah, karena itu, LBH Senapati Indonesia berinisiatif membuka posko pengaduan untuk masyarakat.

” Jika masih ada korban dari para mafia tanah, kami membuka posko pengaduan untuk masyarakat dan bisa menghubungi ke nomor 0858-1751-5607″ pungkasnya. (Guh/Red)