Serang, siber.news I good governace dan anti korupsi dinilai hanya kotoran ternak belaka, selain dari pada itu pemerintahan, selain dari pada itu pemerintahan yang sehat dapat dilihat dari bagaimana mereka cara melayani masyarakat secara maksimal. Selain itu permasalahan Korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin akut yang jadi salah satu kendala terbesar provinsi Banten menuju perubahan. Provinsi Banten yang letaknya tak jauh dari ibukota RI ini masih nyaman dengan stagnasi alias teu kaluhur teu kahandap (keatas tidak kebawahpun tidak-red).
Penyataan tersebut dikatakan Ekek alias Arif Wahyudin pasca melakukan aksi unjuk rasa di saat peresmian Banten Internasional Stadium (BIS) di Curug kota Serang, Senin (9/5/2022).
Selama 22 tahun lamanya provinsi Banten tidak banyak perubahan yang signifikan yang dirasakan masyarakat, hanya perpindahan kekuasaan saja yang sangat terasa dan disibukan dengan bagaima caranya memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya saja, imbunya.
“Dengan moment diremikan BIS ini merupakan ajang cari muka serta tebar pesona menghadiri dan meresmikan stadion berkelas internasional ini, padahal didalam perjalanan pembangunan carut marut serta masih menyisakan masalah,” tegas Ekek.
Pihaknya juga mengatakan, salah satu masalah yang ada didalamnya yaitu korupsi pasalnya saat ini ada 2 Mega proyek di Banten Gedung RSUD 8 lantai yang sedot anggaran sebesar Rp 271.953.809.413,43 dan yang kedua yang sekarang diresmikan ini BIS Rp 944.715.338.166,45.
“kami dari Pergerakan Pemuda Banten Anti Korupsi (P2BAK) melakukan unjukrasa ini serta mendesak KPK agar mengusut dugaan kasus Mega proyek Banten ini dengan dugaan KKN, ujarnya.
Selain itu mereka menuntut agar pihak Yudikatif untuk tidak menutup mata atas dugaan kasus tersebut dan BPK jangan terlena dan tolong sampaikan kepada publik Banten akan hasil Audit 2 Mega proyek ini dan usut tuntas dugaan KKN yang dilakukan Gubernur Banten, pungkas Ekek. (dd-siber)
