Lantik 5 Pimti Pratama, Yasonna: Jaga Integritas dan Tidak Main-Main dengan Kewenangan
Jakarta | Menteri Hukum dan Hak Asasi Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly melantik lima Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Graha Pengayoman Gedung Setjen Kemenkumam, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (22/7).
Pada kesempatan itu, Menkumham Yasonna Laoly menekankan, bahwa dirinya selalu berkali-kali mengingatkan para pejabat di lingkungan Kemenkumham soal integritas, dan jangan bermain-main dengan kewenangan yang dimiliki.
“Sebagai Pimpinan Tinggi Pratama, bekerjalah dengan baik dan benar. Utamakan akuntabilitas dan kedepankan integritas,” kata Yasonna.
Dirinya juga menyampaikan bahwa proses promosi mutasi dan rotasi dalam jabatan sesuatu yang normal dan biasa saja.
“Ini adalah proses dalam rangka melakukan pemantapan dalam kinerja organisasi. Saya berharap saudara yang dilantik pada hari ini melakukan tugas itu secara penuh tanggung jawab,” ujarnya kepada Pimti Pratama yang dilantik.
Dirinya juga menambahkan, bahwa jabatan adalah sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan secara amanah dan bertanggung jawab memberikan yang terbaik untuk melakukan tugas.
“Pemimpin menjadi role model bagi seluruh jajaran di bawah pimpinan saudara menjaga hubungan vertikal ke atas pada pimpinan di atasnya, kepada jajaran di bawah, dan kepada jajaran yang sejajar,” tutur Yasonna, serya berharap kepada Pimti Pratama yang dilantik menjadi role model bagi jajarannya.
Menkumham Yasonna Laoly juga menyampaikan persoalan dan pengawasan warga negara asing (WNA) yang masih menjadi sorotan di publik. Oleh karena itu ia meminta kepada pejabat Direktur Wasdakim Imigrasi yang baru untuk bekerja dengan baik.
“Direktur Wasdakim saudara betul-betul melakukan tugas saudara mengawasi. Secara profesional tidak grusak-grusuk. Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa Indonesia banyak tenaga kerja asing dan banyak turis asing,” tukasnya.
Sebagai penjaga gerbang kedaulatan negara, sambung Yasonna, Imigrasi harus mengawasi dan melakukannya secara profesional.
Selaku Menkumham, Yasonna juga mewanti-wanti persoalan sistem informasi keimigrasian. Menurutnya masih menjadi isu strategis yang harus diselesaikan imigrasi.
“Supaya kondisi perlintasan keimigrasian menjadi tertib dan aman. Imigrasi harus bekerja melakukannya secara profesional,” tegasnya.
Selain menyorot soal kemigrasian, Menkumham Yasonna Laoly juga menyorot soal kualitas penelitian para peneliti di Balitbang Kemenkumham.
Menurutnya hasil penelitian harus memberikan warna dalam pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM, maka peningkatan kualitas penelitian kinerja Kemenkumham harus ditingkatkan lagi.
“Para peneliti harus aktif dan kreatif dalam mendesain tema judul penelitian. Sehingga menarik dan memberikan manfaat,” ujarnya kepada Pimti Pratama yang dilantik hari ini.
Pada umumnya, lanjut Yasonna, penelitian di Balitbang Kemenkumham adalah penelitian yang bersifat sumbangsih bagi kebijakan publik yang mau diambil. Oleh karena itu, diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam pengambilan keputusan.
Yasonna juga tak lupa mengingatkan para pimpinan yang dilantiknya untuk memperhatikan percepatan dan ketepatan pengelolaan anggaran. Menurutnya ini harus dikuasai dengan baik.
Di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini, ungkap Yasonna, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengatakan mempercepat pelaksanaan anggaran agar langsung dapat terserap dan dirasakan oleh masyarakat.
“Tetapi, tentu saja tidak melupakan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kaidah-kaidah pertanggungjawaban keuangan,” pungkasnya.
Diantara lima Pimti Pratama yang dilantik adalah Fery Monang Sihite sebagai Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Pria Wibawa sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
Sedangkan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM diamanahkan kepada Timbul Daniel L Tobing, Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM dijabat oleh Aman Riyadi, dan Syarifudin sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.
Fery Monang Sihite yang menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, sebelumnya menjabat Direktur Intelijen Keimigrasian.
Kemudian Pria Wibawa yang menjabat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim), sebelumya menjabat Kepala Divisi Imigrasi (Kadiv Im) Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkuham Jawa Timur.
Pejabat baru Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM dijabat oleh Timbul Daniel L Tobing. Sebelumnya Daniel menjabat Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM.
Selanjutnya Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM dijabat oleh Aman Riyadi, yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.
Terakhir Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dijabat oleh Asep Syarifudin. Asep sebelumnya menjabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM. (Humas/Guh)
