KPAD Babel, Surati BKSDM Agar Tegas Tangani Pegawai ASN

Pangkalpinang (Babel), SBNews.co.id  –Komisi Perlindungan Anak Daerah, Selasa (21/05/19). kami akan menyurati tentang upaya apa yang harus di lakukan oleh BKSDM  terkait permasalahan Pegawai Negeri Sipil ASN  yang beristri lagi dan kurang menafkahi anak kandungnya. 

Terkait permasalahan di atas KPAD Bangka Belitung mengirimkan surat tentang permasalahan tersebut dan meminta agar BKSDM bertindak dengan tegas sesuai dengan mekanisme pemotongan gaji ASN secara langsung melalui Bendahara.

Hal ini berkaitan  dengan salah satu kasus yang melibatkan  salah satu oknum pegawai negeri sipil ASN yang sempat kami mediasikan beberapa bulan yang lalu, yang mana kasus tersebut telah di sepakati oleh kedua belah pihak yang mana bersepakat untuk menafkahi anaknya kandungnya. 

Sementara itu Ketua KPAD  menegaskan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya walaupun sudah berpisah tetap  harus memikirkan anak-anak  jangan sampai  anak menjadi korban secara psikologis, ekonomi dan kesejahteraannya dan sudah jelas di Undang – Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 kewajiban orang tua membesarkan, mendidik, tumbuh kembang termasuk mencegah pernikahan dalam usia dini. 

Memang kita harus  lebih  mengedepankan  kepentingan anak, bukan menjauh apalagi menjadi sebagai generasi penerus kita sendiri, jangan sampai  anak tersebut merekam hal-hal yang negatif akibat perpisahan kedua orang tuanya ujar Sapta qodria muafi, SH ketua KPAD provinsi Bangka Belitung. 

Sementara  pengacara yang ditunjuk oleh KPAD sebagai pendamping  dari PDKP BANGKA BELITUNG  Berry Aprido Putra, SH mengatakan pihak kami selaku penasehat hukum akan terus mendampingi dan mengawal  kasus ini sampai 2/3 hak anak dan istri lama di dapat sesuai  dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2010 tentang Perubahan PP no. 10 tahun 1983 tentang kewajiban nafkah ASN. Walaupun gaji sudah terpotong angsuran tetapi tidak menjadi alasan  untuk tidak mematuhi aturan tersebut, karena masih ada insentif bulanan/TPP. 

Ditambahkan lagi Bahwa berdasarkan aturan yang mengatur tentang izin perkawinan bagi PNS didalamnya telah diatur secara eksplisit mengenai kewajiban seorang pns laki-laki yang bercerai yaitu terkait nafkah yg harus diberikan pada anak dan mantan istri masing-masing 1/3 gaji untk mantan istri dan kami menghimbau sekaligus menegaskan kepada pihak terkait untuk mentaati aturan tersebut demi kepentingan hukum klien kami, tegas pengacara. (Hdf)