Kedalaman Galian SKTM 20 kV Gandasari Dipertanyakan, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi

TANGERANG,

siber.news – Pekerjaan penanaman Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) 20 kV di sepanjang Jalan Raya Pajajaran hingga Jalan Dumpit Raya, RT 004/RW 004, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, menuai sorotan publik. Proyek di bawah naungan PLN UP3 Cikokol ini dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis dan standar keselamatan penanaman kabel bawah tanah.

Hasil pantauan tim siber.news di lokasi menunjukkan kedalaman parit galian hanya berkisar antara 40 hingga 50 sentimeter. Kedalaman tersebut dinilai sangat tidak memadai untuk kabel bertegangan menengah 20 kV yang ditanam di bawah lintasan jalan raya.

Metode pengerjaan di lapangan terindikasi kuat menyimpang dari Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengerjaan Open Cut (galian terbuka) tidak dilakukan sesuai teknis kelistrikan yang aman, melainkan terkesan dikerjakan asal-asalan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Kondisi galian yang dangkal tanpa perlindungan mekanis yang memadai ini diduga menjadi bentuk pembohongan teknis. Pasalnya, kabel bertegangan tinggi di area lalu lintas padat menjadi sangat rentan terhadap beban kendaraan berat maupun galian utilitas lain.

Pengerjaan yang mengabaikan keselamatan ini berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap instalasi listrik memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan guna menjamin keamanan publik dan lingkungan.

Selain itu, praktik pengerjaan di lapangan juga dinilai mengabaikan prinsip perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak masyarakat atas keamanan dan keselamatan dari dampak proyek fasilitas publik.

SOP internal PLN mengatur bahwa penanaman kabel tegangan menengah idealnya memiliki kedalaman aman minimal 1 hingga 1,5 meter serta dilengkapi lapisan pasir dan dekker/batu bata pelindung. Penyimpangan ini mencerminkan lemahnya pengawasan teknis di lapangan.

Fungsi pengawasan PLN UP3 Cikokol dan kontraktor pelaksana pun dipertanyakan. Minimnya transparansi mengenai papan informasi proyek dan identitas pelaksana makin memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap pelanggaran spesifikasi pekerjaan.

Atas temuan ini, elemen masyarakat mendesak PLN UP3 Cikokol untuk segera melakukan pemeriksaan ulang ke lokasi, menghentikan sementara pekerjaan, dan mengevaluasi kontraktor yang bertanggung jawab.

Masyarakat berharap pengerjaan infrastruktur kelistrikan ini difokuskan pada keandalan jaringan dan keselamatan publik, bukan justru menimbulkan risiko bahaya di kemudian hari.