IKA Untirta Menghimbau Pj.Gubernur Banten Dapat Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Banten

Serang, siber.news- Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA UNTIRTA) menghimbau kepada Al Muktabar selaku Pj.Gubernur Banten agar dapat menjalankan tupoksinya sebagai Pj.Gubernur Banten dengan baik dan optimal, mengakomodasi seluruh aspirasi dan ekspektasi masyarakat secara proporsional dengan mengambil keputusan dan kebijakan yang menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat memprioritaskan menjaga stabilitas dan kondusifitas di daerah Banten.

Asep Abdullah Busro mengatakan,
terdapat 3 issue strategis saat ini yang perlu dilakukan pengambil keputusan oleh Pj.Gubernur Banten secara hati-hati (prudent) dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu issue sbb :
1. Berkaitan dengan penetapan upah UMK Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2023, dalam hal tidak terdapat kesepakatan nilai UMK antara unsur Serikat Pekerja dengan Apindo/Pengusaha maka sebaiknya Pj.Gubernur Banten tetap mengacu pada formulasi perhitungan yang diatur dalam PP.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai peraturan perundang-undangan yang relevan

2. Berkaitan dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh BEM Nusantara dan HMPI Banten di Pengadilan Negeri Serang yang viral di media yang menuntut pembatalan atas proses dan hasil assesement open bidding calon pengurus Bank Banten oleh LPPI serta menutut agar tidak dipergunakan dalam RUPS/RUPSLB, dalam situasi proses dan hasil open bidding dari LPPI tersebut sudah menjadi objek sengketa dalam gugatan hukum tersebut maka sebaiknya tidak dipergunakan terlebih dahulu dalam RUPS/RUPSLB terkecuali Gugatan di Pengadilan tersebut dicabut dan/atau terdapat perdamaian (dading), dalam hal terdapat pengurus Bank Banten di posisi komisaris yang diberhentikan, IKA Untirta memberikan solusi agar Pj.Gubernur Banten dan PT.BGD selaku para pemegang saham dapat mengoptimalkan pengisian posisi Komisaris Bank Banten di isi dari unsur Komisaris yang berasal dari PT.BGD seperti Razid Chaniago adalah figur yang kompeten yang telah mengetahui Bank Banten secara komprehensif sehingga dapat melakukan tupoksi supervisi secara optimal.

Terhadap posisi direktur yang diberhentikan atau mengundurkan diri sementara dapat dilakukan rangkap jabatan oleh Dirut atau Direktur Bank Banten lainnya sehingga stabilitas dan kondusifitas Bank Banten tetap terjaga.

3. Berkaitan dengan Draft Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah atau Perampingan SOTK yang diusulkan oleh Pj.Gubenur Banten kepada DPRD Banten sebaiknya dikaji kembali secara komprehensif implikasinya terhadap pelayanan publik, argumentasi Raperda tersebut tidak boleh hanya mendasarkan pada alasan reformasi birokrasi agar hemat struktur kaya fungsia

saja tapi dalam posisi sebagai pemerintah daerah hal yang harus menjadi tujuan prioritas utama adalah pada bagaimana upaya mensejahterakan masyarakat dan optimalisasi pelayanan publik, sehingga langkah Pj.Gubernur untuk melakukan perampingan SOTK yang konsekuensinya akan memangkas posisi 66 jabatan dari eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 itu akan menjadi kontra produktif berakibat menurunkan pelayanan publik dari Pemprov Banten terhadap masyarakat Banten serta menimbulkan instabilitas organisasi Pemprov Banten dan berakibat Banten menjadi tidak kondusif, oleh karenanya pansus DPRD Banten harus membuka public hearing guna mendengar aspirasi masyarakat terkait Raperda tersebut.

Asep Abdullah Busro Ketua IKA Untitra, “IKA Untirta berharap Pj.Gubernur Banten dapat mengambil keputusan yang tepat atas 3 issue strategis tersebut sehingga amanat Pemerintah Pusat agar Pj.Gubernur Banten dapat menunjukan performa kinerja yang baik dan menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah Banten dapat terealisasi dengan baik sehingga dapat diberi amanah kepercayaan kembali sebagai Pj.Gubernur Banten pada periode berikutnya” jelasnya. (Dadang)