GMAKS Minta Wali Kota Tangerang Sudahi Diskriminasi TPP Nakes: “Sama D3, Jangan Tebang Pilih!”

TANGERANG,

siber.news – Jeritan hati ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) PPPK di Kota Tangerang yang mengalami ketimpangan TPP hingga Rp2,6 juta memantik reaksi keras. Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Tangerang Raya mengecam keras sikap diam pemerintah daerah.

Koordinator GMAKS Tangerang Raya, melalui Tim Khusus (Timsus) Andini Sofila, menegaskan jurang pemisah pendapatan antar-sesama lulusan D3 ini adalah bentuk ketidakadilan yang telanjang. Ia menyebut manajemen birokrasi Pemkot Tangerang melukai rasa kemanusiaan para pekerja garda terdepan.

“Sama-sama memegang ijazah D3, sama-sama memikul beban kerja yang berat di Puskesmas dan RSUD. Sangat tidak masuk akal jika perawat mendapat Rp3,6 juta, sementara bidan hanya Rp800 ribu dan ATLM cuma Rp1 juta,” cetik Andini Sofila, Senin (6/7/2026).

GMAKS menilai, perbedaan nominal yang sangat mencolok ini mencerminkan adanya praktik “anak emas” di lingkungan pemerintahan. Kebijakan ini dinilai merusak solidaritas tim medis yang dituntut selalu solid saat melayani nyawa manusia.

Mirisnya lagi, nasib nakes PPPK kontras dengan rekan PNS mereka. Di saat Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk PNS tahun anggaran 2026 sudah terbit, regulasi hak untuk nakes PPPK justru sengaja dibiarkan buram dan jalan di tempat.

Alasan klasik bahwa berkas assesmen masih mandek selama dua bulan di Kemendagri dinilai GMAKS sebagai dalih pelarian. Pemkot Tangerang dituding tidak serius dan setengah hati memperjuangkan nasib pegawainya sendiri ke pusat.

“Jika Wali Kota punya kemauan politik yang kuat, masalah administrasi di Kemendagri itu bisa selesai dalam hitungan hari. Jangan biarkan nakes mengemis hak yang sudah direkomendasikan Kemenkeu,” cecar Andini.

Lebih lanjut, GMAKS memperingatkan dampak fatal dari pembiaran ini. Rasa jenuh dan putus asa (hopeless) yang kini melanda belasan profesi nakes lambat laun akan meruntuhkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Tangerang diminta tidak lupa ingatan bahwa para nakes yang hari ini didiskriminasi adalah orang-orang yang bertaruh nyawa di garis depan saat fasilitas kesehatan lumpuh. Menahan hak mereka sama saja dengan melupakan budi.

Timsus GMAKS memberi peringatan keras agar Wali Kota Tangerang segera memanggil dinas terkait dan menerbitkan Perwal yang adil. Jika permintaan ini diabaikan, kami siap menggalang aksi moral yang lebih besar demi membela keadilan para nakes.