GMAKS Banten Siap Kepung Kantor Bupati & DPRD Kabupaten Serang Soal Buruknya Fasilitas Pelayanan RSDP

siber. news | Kabupaten serang tengah diguncang gelombang protes baru. Gerakan Masyarakat Anti Kriminalitas (GMAKS) Banten menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran dengan mengepung Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Serang.

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas buruknya pelayanan di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara (RSDP), rumah sakit yang menjadi pusat kesehatan masyarakat tersebut, kini menuai kritik keras dari masyarakat.

Berdasarkan pantauan pada Senin, 22 Mei 2026, menunjukkan kondisi ruang rawat inap yang jauh dari standar. Dinding lembab, berlumut, cat mengelupas, hingga toilet pasien yang tidak bisa digunakan. Saluran air bocor, bau menyengat, dan pendingin ruangan rusak menambah penderitaan pasien. Bahkan, ada AC bocor deras hingga lantai tergenang air.

Seperti yang dikeluhkan DNR, salah satu keluarga pasien, mengungkapkan rasa frustrasi

“AC menyala tapi tidak dingin, malah bocor deras sampai harus ditampung ember. Kalau tidak, lantai ruangan banjir,” ujarnya.

Ia juga menyoroti minimnya kehadiran petugas medis pada dini hari.

“Jam 4 pagi kita panggil-panggil, tidak ada yang menjawab. Seolah tidak ada yang bertugas,” tambahnya.

Sementara terpisah, Kritik pedas datang dari ketua umum gerakan moral anti kriminalitas, Saeful Bahri yang menilai bahwa kondisi itu sebagai bentuk kelalaian serius.

“Fasilitas rusak, kotor, dan petugas tidak ada di tempat. Ini rumah sakit untuk kepentingan rakyat atau milik pribadi,” tegasnya.

Ia juga menyinggung dugaan kelalaian terhadap para petugas yang membuat pelayanan publik semakin terpuruk.

Melihat kondisi ini, GMAKS Banten menegaskan akan mengepung Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Serang sebagai bentuk desakan agar pemerintah daerah segera bertindak.

“Pasien datang untuk sembuh, bukan untuk menderita lebih parah. Jangan biarkan pelayanan kesehatan hanya jadi formalitas,” paparnya

Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen RSUD dr. Dradjat Prawiranegara belum memberikan klarifikasi resmi.

Publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah agar rumah sakit ini kembali menjadi tempat pelayanan kesehatan yang layak, bersih, dan manusiawi.