Dugaan Korupsi Senilai 56 Miliar, Manggala Garuda Putih Lakukan Aksi Unjuk Rasa

BANDUNG – JAWA BARAT | Aksi unjuk rasa manggala Garuda putih depan kantor walikota Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang di terima langsung oleh perwakilan kasi penkum Dody Gojali SH MH

Dalam orasinya Agus satria menyampaikan, bahwa ia bersama organisasi Manggala Garuda putih melakukan aksi unjuk rasa untuk memberikan dukungan serta desakan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Rapid tes senilai 56 Milyar pada tahun anggaran 2020.

Dugaan tindak pidana korupsi dilaporkan oleh Ormas Manggala Garuda Putih (MGP). Melalui Biro Hukum, H. Ijudin Rahmat, SH, Biro Investigasi Agus Satria, Robby Anbia S SE dan Moch dadang.

Ormas MGP telah melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan RAPID TEST Dinas Kesehatan Jabar ke Kejati Jabar pada hari Rabu 23 Desember 2020,

Perihal : Laporan Pengaduan Penyimpangan Pengadaan Rapid Tes Covid-19 Dengan Nilai Anggaran Rp56.000.000.000 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.

Realisasi pengadaan dengan nilai anggaran Rp52.082.000.000 , untuk 295.000 Rapid Tes dengan menentukan 10 (sepuluh) perusahaan penyedia dari 22 perusahaan yang tercantum dalam Usulan Penyedia dan dari sepuluh Perusahaan penyedia terdapat 3 perusahan yang tidak tercantum dalam Usulan Penyedia, dengan 5 (lima) merk Rapid Tes dan dengan harga yang berbeda-beda.

Masih menurut Ormas MGP, yang disampaikan open Agus Satria dari Biro Investigasi, “Rapid Tes merek GENBODY pada harga yang kami survei di lapangan adalah Rp180.000,- tetapi dalam harga pengadaan yang dilakukan Dinkes Jabar adalah Rp218.000,- per pcs, dalam pengadaan Rapid Tes merek GENBODY, Dinkes Jabar mengadakan 50.000 (lima puluh ribu) pcs dengan nilai anggaran Rp10.945.000.000,- Bilamana kita hitung kali dengan harga survei di lapangan Rp180.000,- X 50.000 pcs = Rp9.000.000.000,- kalau harga survei kami tepat maka Rp 10.945.000.000 – Rp9.000.000.000 = Rp1.945.000.000

Rapid Tes merk ZYBIO pada harga yang kami survei di lapangan adalah harga Rp115.00,- tetapi dalam harga pengadaan yang dilakukan Dinkes Jabar adalah Rp165.000 – per pcs, dalam pengadaan Rapid Tes merek ZYBIO, Dinkes Jabar mengadakan 6.5000 (Enam puluh lima ribu) pcs dengan nilai Rp10.725.000.000,- Bilamana kita hitung dengan harga survei di lapangan Rp115.000 X 65.000 pcs = Rp7.475.000.000,- kalau harga survei tepat Rp10.725.000.000 – Rp7.475.000.000 = Rp3.250.000.000,-

Rapid Tes merek CLUNGENE pada harga yang kami survey di lapangan adalah Rp80.000,- tetapi dalam harga pengadaan yang dilakukan Dinkes Jabar adalah Rp132.000,- per lcd, dalam pengadaan Rapid Tes merek CLUNGENE, Dinkes Jabar mengadakan 65000 (Enam puluh lima ribu) pcs dengan nilai anggaran Rp8.580.000.000,- Bilamana kita hitung dengan harga survei di lapangan Rp 80.000 X 65.000 pcs = Rp5.200.000.000,- dan kalau harga survei kami tepat, Rp8.580.000.000 – Rp5.200.000.000 = Rp3.380.000.000,-

Rapid Tes merk LIVZON pada harga yang kami survei di lapangan adalah Rp115.000,- tetapi dalam harga pengadaan yang dilakukan Dinkes Jabar adalah Rp125.500,,- per pcs, dalam pengadaan Rapid Tes merk LIVZON, Dinkes Jabar mengadakan 65.000 (enam puluh lima ribu) pcs dengan nilai anggaran Rp7.842.500.000,- Bilamana kita hitung dengan harga hasil survei Rp115.000 X 65000 pcs = Rp7.200.000.000,- dan kalau harga survei kami tepat Rp7.842.000.000 – Rp7.200.000.000 = Rp642.500.000,-

Rapid Tes merek PCI kami tidak mendapatkan harga survei di lapangan yang kami temukan dengan kata PCI adalah Prosedur intervensi non bedah dengan menggunakan kateter untuk melebarkan atau membuka pembuluh darah koroner yang menyempit dengan balon atau stent tetapi Dinkes Jabar untuk merek PCI memberikan harga Rp280.00,- per pcs, pengadaan Rapid Tes merek PCI, Dinkes Jabar mengadakan berjumlah 50000 (Lima puluh ribu) pcs dengan nilai Rp14.000.000.000,-“.

Dari kelima merek Rapid Tes yang diadakan Dinkes Jabar sudah ditentukan kepada 10 perusahaan penyedia Rapid Tes diantaranya :

1. PT GENBODY mendapatkan kontrak senilai Rp10.945.000.000 rupiah dengan jumlah 50.000 Rapid Tes;

2. PT MEDIS METROPOLITAN mendapatkan kontrak senilai 7.425.000.000 dengan jumlah 45.000 Rapid Tes;

3. PT TAWADA HEALTH CARE, mendapatkan kontrak senilai Rp1.650.000.000 dengan

4. jumlah 10000 Rapid Tes;

4. CV PRASETYA UTAMA mendapatkan kontrak senilai Rp1.650.000.000 dengan jumlah 10.000 Rapid Tes;

5. CV PRASETYA UTAMA tidak terdaftar sebagai usulan penyedia;

5 PT PESONA SCIENTIFIC mendapatkan kontrak senilai Rp1.320.000.000 dengan jumlah10.000 Rapid Tes;

6. PT TAHTA DJAGA INTERNASIONAL mendapatkan kontrak senilai Rp5.940.000.000

7. dengan jumlah 45.000 pcs Rapid Tes;

7. PT MIGNON SISTA INTERNASIONAL mendapatkan kontrak senilai Rp1.320.000.000

8. dengan jumlah 1.000 pcs Rapid Tes. (PT MIGNON SOETA INTERNASIOONAL tidak terdaftar sebagai usulan penyedia;

8. PT SURGICA ALKESINDO mendapatkan kontrak senilai Rp6.627.500.000 dengan jumlah 55.000 pcs Rapid Tes. (PT SURGICA ALKESINDO tidak terdaftar sebagai perusahaan usulan penyedia;

9. PT INTERGASTRA NUSANTARA mendapatkan kontrak Rp1.205.000.000 dengan jumlah 10.000 pcs Rapid Tes;

10. PT MULTI GUNA CIPTA PESONA mendapatkan nilai kontrak Rp14.000.000.000 dengan jumlah 50.000 pcs Rapid Tes;

Dalam hal ini, menurut Agus Satria, Dinkes Jabar diduga melakukan pengkondisian pengadaan RAPID TEST demi kepentingan perorangan ataupun kelompok dengan cara mengatur pengkondisian pengadaan Rapid Tes dengan pihak perusahaan penyedia untuk mendapatkan CASH BACK dengan cara MARK UP harga atau dengan cara lainnya.

“Untuk itu sudah sewajarnya Kejati Jabar mengusut sampai tuntas kasus dugaan korupsi tersebut,”

Di sela aksi Manggala Garuda putih KASI PENKUM Dody Gojali SH MH, menyampaikan kepada masa ormas Manggala Garuda putih, pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan rekan Manggala Garuda Putih telah menyampaikan aspirasi ke pada kejati.

Lanjut kasi penkum,, laporan Manggala sudah kami tangani dari tahap dipelajari, saat ini sudah dilakukan penyelidikan, nanti juga kami akan panggil pihak pelapor untuk di pintai keterangan.

Di lokasi aksi berbeda Manggala di terima perwakilan Anggota DPRD provinsi Jawa barat dari komisi I muslihat dari Fraksi PKS, beliau menyampaikan, saya pribadi mendukung dan menerima asfirasi Manggala Garuda putih, pada dasarnya siapapun punya hak untuk melaporkan bila di temukan tindak pidana korupsi.

Senada di sampaikan perwakilan dinas kesehatan provinsi Jawa barat ibu Imas, menuturkan, apa yang menjadi asfirasi Manggala itu satu bentuk tanggung jawab masyarakat kepada pemerintahan, Kami tentunya apresiasi dengan apa yang di lakukan Manggala Garuda putih tentang rapid tes. (Red)