Diskusi Internal HAMAS : Isu Ganti Presiden 2019 Dominan Unsur Provokatif

SERANG, SBNews.co.id – Rencana Deklarasi #2019 ganti presiden di kota Serang pada tanggal 10 Agustus 2019 lebih dominan unsur provokatif dan mengarah kepada aksi inkonstitusional. Sebab gerakan tersebut bisa memicu konflik. Hal ini terungkap ketika diskusi di internal Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS).

Kosasih selaku Ketua Umum mengatakan, saat ini isu ganti presiden dilakukan sekelompok masyarakat “politis” digiring untuk berafiliasi dengan kepentingan partai politik dalam rangka menjual isu ganti presiden tanpa menyebut nama calon, tentu hal ini memiliki pemikiran yang tidak rasional dan tidak konstitusional itu hanyalah jualan isu belaka yang cenderung memanas-manasi suasana untuk tidak bersabar dan bisa berujung keresahan masyarakat yang mengarah kepada tindakan menyebar kebencian meluas kepada presiden, karena deklarasi ini takut menghawatirkan akan mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat, ujarnya.

Sementara Ipan selaku Departemen Advokasi mengatakan, di dalam negara demokrasi tidak dilarang untuk menyuarakan aspirasi mengganti presiden atau mempertahankan presiden. “ Hendaknya hal tersebut dilakukan pada waktunya ketika sudah memasuki masa kampanye Pemilu,” ucapnya. 

Sehingga masyarakat dapat memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat, beradab dan mencerdaskan, bukan bentuk demokrasi yang didasarkan pada syahwat politik untuk berkuasa semata, lanjutnya.

Masih dikatakannya, mekanisme pergantian atau pemilihan kepala negara sudah diatur dalam Undang-Undang. “Kalau deklarasi ini bertujuan ingin ganti presiden ya silakan, karena undang-undang menjamin mekanismenya, yaitu pemilu,” katanya.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, menyatakan bahwa kita hendak memilih presiden kembali bukan pergantian, dan pemilihan presiden baru dimulai pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019 mendatang.

Kami dari Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) kurang begitu sepakat karena harus di kaji dan di diskusikan kembali dengan ada nya rencana deklarasi ganti presiden 2019 di kota serang karena untuk menjaga terjadinya kerusakan (mafsadat) berupa konflik, gesekan dan ancaman perpecahan bangsa. (dad/red)