Diduga Carut Marut Hibah Dan Bansos TH. 2019 Pemda Pandeglang Didemo Mahasiswa Muhammadiyah

Pandeglang, siber.news | Aksi Unjuk rasa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kabupaten Pandeglang di Gedung negara Kantor Bupati Pandeglang Rabu (10/11)  yang mengankat isu tentang usut carut marut Hibah dan Bansos Tahun 2019.  Para Demonstran menyuarakan terhadap dugaan ketidakjelasan Belanja Hibah sebesar Rp. 45.301.121.100 dan belanja Bantuan Sosial Rp 19.717.592.617 tidak dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Pandeglang meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menelusuri aliran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Pandeglang TA 2019 pasalnya pelaksanaan program dinilai tidak sesuai dengan ketentuan, pihaknya juga meminta agar  Insprektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) bertanggungjawab atas kelalaian dalam mengawasi dan mengelola anggaran daerah.

Hal ini dikatakan Kordinator Aksi kepada media ini Sadin Maulana. Ia menyebutkan, carut marut belanja Hibah dan Bansos TA 2019 terindikasi syarat akan kepentingan Bupati
Pandeglang, hal itu nampak dari :

1. Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hanya mencantumkan besaran total nilai yang dihibahkan, seharusnya ada rincian penggunaan.
2. Sebagian besar penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak melakukan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ).
3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi
Sanitasi Rp. 7,1 Miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Sanitasi Rp. 1,1
Miliar carut marut, ujar korlap aksi.

” Kondisi tersebut patut diduga belanja Hibah dan Bantuan Sosial menjadi syarat kepentingan
Bagi – bagi kue,” jelas Sadin.

selanjutmya, pihaknya menuntut agar :

1. Pemerintah kabupaten Pandeglang dalam hal ini Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) agar memproses pengembalian Dana Hibah dan Bantuan Sosial TA 2019 ke kas Daerah.
2. Aparat Penegak Hukum agar menelusuri aliran dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten
Pandeglang TA 2019.
3. Pemeriksa Proposal Hibah harus bertanggungjawab atas ketidak sesuaian proses pemberian Hibah, karena tidak melakukan Pengawasan dan Pengendalian. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat meliputi : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA), Dinas Sosial (DINSOS), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DINDIK), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), Bagian Kesejahtraan Rakyat Setda Kabupaten Pandeglang.
4. Telusuri DAK Afirmasi Sanitasi dan DAK Fisik Penugasan Sanitasi di DPKPP Senilai
8,2 Miliar.
5. Telusuri Hibah KONI Pandeglang Rp 2.050.000.000., imbuhnya.

” Apabila Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Aparat Penegak Hukum (APH) tidak menindaklanjuti tuntuan kami, maka PC IMM Kabupaten Pandeglang akan melakukan aksi Demonstrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” pungkas Korlap Aksi.  (dd-siber)