Bantuan IRPOM Perhutani TA 2015 Diduga Dijual, Hingga Kini Belum Beroperasi

Siber.news | Pandeglang – Petani di kampung awilega desa karangsari, kecamatan angsana kabupaten pandeglang banten pertanyakan hilangnya mesin IRPOM (Irigasi Pompanisasi)

Hal itu diketahui lantaran sejak diterimanya bantuan IRPOM dari Dinas Perhutani pada tahun 2015 lalu hingga kini tidak beroperasi

Berdasarkan pantauan didekat lokasi bantuan, masih banyak para petani yang tidak tersentuh manfaat bantuan yang direncanakan untuk peningkatan hasil panen dengan pengelolaan lahan cukup ketersediaan air, Salah satunya di desa karang sari kecamatan angsana kabupaten Pandeglang – Banten (06/08/2024)

Diungkapkan oleh salah seorang petani kampung awi, Saca yang meminta agar Masyarakat didaerahnya dapat merasakan manfaat dari program bantuan pemerintah

“Selaku petani, tentu kami berharap kepada korlu, Dan sekarang penyuluh di desa kalangsari agar warga kampung awi bisa merasakan manfaat program tersebut.

Iwan Ketua LSM Gaib Perjuangan DPC Pandeglang mendatangi lokasi menjumpai beberapa petani yang bertempat tinggal tidak jauh dari mesin IRPOM bearada.

Salah seorang petani yang enggan disebutkan namanya menyatakan kekecewaannya karena bantuan yang seharusnya dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka justru tidak digunakan

“Ya kita kelompok tani jelas kecewa barang bantuan yang meskinya bisa bermanfaat untuk meningkatkan hasil panen akan tetapi sudah 9 tahun alatnya raib entah kemana, mungkin dijual sama oleh oknum,”

Tim investigasi dari LSM Gaib Perjuangan langsung merespon laporan dan menyatakan, jika memang benar bantuan IRPOM ini tidak digunakan atau bahkan dijual, kelompok tani harus bertanggung jawab.

“Kami akan segera menghubungi dinas pertanian untuk memeriksa kebenaran laporan ini, kepala bidang Dinas terkait harus mengetahui bahwa selama 9 tahun bantuan ini belum memberikan manfaat,” tegas iwan Gaib.

Diketahui bantuan tersebut disalurkan kepada atas nama Moh. Saprudin selaku ketua kelompok tani. Ppoktan karya mekar tani desa karangsari yang semestinya bertanggung jawab

“Seharusnya, dengan dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) dan kepala desa, kebenarannya harus diperiksa dengan seksama,” lanjut Iwan Gaib. Sampai saat ini M Saprudin belum memberikan penjelasan mengenai raibnya bantuan tersebut ulas iwan

LSM Gaib Perjuangan berharap kasus ini dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi agar kedepan bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi para petani

Mereka berharap pihak-pihak yang melanggar dan melawan hukum dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. (Sumber-RLS)