Berita hari ini
Fasilitas Pengelolaan Sampah di TPA Jatiwaringin Mangkrak Dua Tahun, APH Diminta Turun Tangan
KABUPATEN TANGERANG,
siber.news – Proyek pengadaan fasilitas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, menuai kritik karena terbengkalai selama dua tahun. Selain dua mesin pemilah sampah (hoar) senilai Rp700 juta, dua unit jembatan timbang dari APBD 2024 juga dibiarkan menganggur.
Pantauan pada Senin (16/11/2026) dan Selasa (17/11/2026) memperlihatkan kedua jembatan timbang dalam kondisi kusam dan tak terawat. Sementara itu, dua mesin hoar berukuran tiga meter yang dibeli dari PT Makmur Radika lewat e-katalog mulai berkarat di dalam hanggar.
Sumber internal di lokasi menyebut mesin belum beroperasi karena daya listrik tidak memadai dan belum ada instruksi dari dinas. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesiapan sarana pendukung sebelum proyek dieksekusi.
Mantan Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kabupaten Tangerang, Hari Mahardika, membenarkan kendala daya listrik tersebut. Kebutuhan daya mesin mencapai 35.000 KVA, sedangkan pemasangan daya 100.000 KVA belum terealisasi.
Di sisi lain, efektivitas mesin pemilah plastik dan tanah itu diragukan karena tumpukan sampah di TPA Jatiwaringin sudah terlanjur bercampur. Pengadaan alat seharga Rp350 juta per unit ini pun diduga minim kajian teknis.
Mangkraknya empat fasilitas sekaligus memunculkan dugaan proyek APBD 2024 hanya untuk menyerap anggaran. Publik menuntut transparansi dokumen kontrak serta penelusuran potensi kongkalikong dalam pengadaannya.
Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Tangerang Raya mengecam pembiaran aset yang dibeli dari uang pajak tersebut. “Jangan sampai uang rakyat dihambur-hamburkan untuk fasilitas yang tidak bisa dimanfaatkan. Pemerintah harus bertanggung jawab,” tegas pihak GMAKS Tangerang Raya.
GMAKS Tangerang Raya mendesak Inspektorat Kabupaten Tangerang memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap proyek mangkrak ini. Mereka juga meminta BPK Perwakilan Provinsi Banten segera melakukan audit untuk memeriksa potensi kerugian daerah.
Aparat penegak hukum (APH) turut diminta turun tangan menyelidiki proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Penelusuran menyeluruh diperlukan guna memastikan ada tidaknya penyimpangan anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang belum merespons upaya konfirmasi. Sikap bungkam ini kian memicu tanda tanya soal pertanggungjawaban anggaran.
Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kabupaten Tangerang saat ini, Mohamad Yusuf, S.IP., M.Si., juga belum memberikan keterangan. Kepastian jadwal pengoperasian jembatan timbang maupun mesin hoar masih belum jelas.
Redaksi masih membuka ruang bagi pihak DLHK Kabupaten Tangerang dan penyedia barang untuk menyampaikan hak jawab. Masyarakat berhak memastikan uang APBD menghasilkan solusi sampah, bukan sekadar pajangan aset berkarat.






