Penuhi Panggilan Pidsus, GMAKS Bongkar Kejanggalan Dugaan Anggaran Proyek Puskesmas Curug

TANGERANG,
siber.news — Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan perencanaan anggaran dan proses tender pembangunan Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 terus mendesak untuk diusut tuntas.

Koordinator Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Tangerang Raya secara tegas meminta aparat penegak hukum di Kejaksaan untuk menelisik secara mendalam unsur mens rea (niat jahat) di balik rentetan persoalan proyek tersebut.

Laporan resmi yang dilayangkan GMAKS menyoroti sejumlah indikasi pelanggaran serius, yang mencakup praktik pinjam bendera, dugaan kongkalikong, hingga potensi anggaran fiktif sekitar Rp617 juta untuk item pekerjaan pembongkaran gedung lama dan penebangan pohon.

Di tengah bergulirnya proses hukum, langkah pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak pelapor telah resmi dilakukan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan surat resmi Kejari Kabupaten Tangerang Nomor: B-7413/M.6.12/Fo.2/11/2026 tertanggal 2 November 2026 yang ditandatangani oleh Kasi Pidsus Muhammad Arsyad, S.H., M.H., pihak pelapor dari GMAKS telah memenuhi panggilan tersebut dengan membawa seluruh dokumen lampiran.

Agenda pemeriksaan oleh tim pidsus tersebut didasarkan pada Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor: PRIN-4985/M.6.12/Fo.2/10/2026.

Namun, sorotan tajam dan kritis justru diarahkan pada pengakuan kontradiktif yang disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terkait pengelolaan anggaran proyek.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan berdalih bahwa anggaran pembongkaran gedung lama dan penebangan pohon awalnya memang dianggarkan di dinas tersebut, namun diklaim dikembalikan ke kas Pemerintah daerah karena BPKAD memiliki alokasi serupa demi menghindari double budgeting.

Menanggapi alibi tersebut, Koordinator GMAKS Tangerang Raya menilai alasan pengembalian anggaran tersebut sangat tidak logis dan sarat kejanggalan di tengah situasi proyek berjalan.

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, faktanya pekerjaan fisik pada proyek pembangunan Puskesmas Curug tersebut saat ini masih dalam tahap pengerjaan, sehingga klaim pengembalian anggaran di tengah jalan mencederai aturan pelaksanaan kontrak.

GMAKS menegaskan, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap perubahan lingkup pekerjaan, volume, atau efisiensi anggaran wajib dituangkan secara resmi melalui adendum kontrak atau Contract Change Order (CCO), bukan dengan klaim pengembalian sepihak saat fisik bangunan masih dikerjakan.

Lebih lanjut, GMAKS mendesak pihak Kejaksaan untuk tidak ragu melakukan pemeriksaan meskipun proyek tersebut belum selesai 100% atau masih dalam tahap pengerjaan fisik.

Berdasarkan kewenangan penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, khususnya dalam bidang tindak pidana khusus, penyelidikan dan penyidikan terhadap potensi kerugian negara, perbuatan melawan hukum, serta mens rea dapat dilakukan setiap saat ketika ditemukan adanya indikasi permufakatan jahat, tanpa harus menunggu proyek rampung sepenuhnya guna mencegah kerugian negara yang lebih besar.

Oleh karena itu, GMAKS mendesak Kejaksaan untuk menguji tindakan tersebut, mengusut aliran dana, dan menyelamatkan keuangan negara.