Diduga Disalahgunakan Jadi THM dan Lapak Miras, Pengelolaan Pasar Induk Rau Serang Disorot

SERANG, Sibernews – Pengawasan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Serang kembali menuai kritik. Pasar Induk Rau (PIR), pusat perdagangan tradisional terbesar di jantung Kota Serang, diduga beralih fungsi menjadi area operasional Tempat Hiburan Malam (THM) ilegal dan lokasi peredaran minuman keras (miras).

Praktik tersebut disinyalir telah berlangsung lama. Meski inspeksi mendadak (sidak) berkali-kali digelar oleh aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) dan menyita barang bukti miras, kegiatan hiburan malam dan penjualan miras di kawasan pasar tersebut dilaporkan masih terus beroperasi.

Sorotan tajam salah satunya datang dari Ketua Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri. Ia menilai belum adanya tindakan tegas berupa penutupan permanen atau proses hukum yang berefek jera mengindikasikan lemahnya komitmen pengawasan aset daerah.

“Pasar Induk Rau adalah aset Pemkot Serang yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi rakyat, bukan tempat aktivitas THM dan peredaran miras. Sidak berulang kali seolah hanya menjadi formalitas tanpa realisasi penindakan hukum yang konkret,” ujar Saeful saat dimintai keterangan, Senin (9/11/2026)

Saeful menambahkan, alih fungsi area pasar tradisional ini tak hanya merusak peruntukan fasilitas publik, tetapi juga berpotensi memicu kriminalitas serta mengganggu ketertiban umum di Kota Serang. Terlebih lagi, kawasan tersebut sebelumnya sempat mendulang protes dari para ulama dan tokoh agama setempat.

Atas kondisi tersebut, GMAKS mendesak  Wali Kota Serang Budi Rustandi, beserta DPRD Kota Serang, Satpol PP Kota Serang dan Aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengambil tiga langkah tegas:

• Penyegelan Permanen: Menutup total seluruh aktivitas THM dan warung penyedia miras ilegal di area Pasar Induk Rau.
• Evaluasi Kerja Sama: Mengkaji ulang kontrak pengelolaan Pasar Induk Rau dengan pihak ketiga yang dinilai gagal menjaga fungsi utama pasar.
• Penegakan Hukum: Menindak tegas pengelola maupun oknum yang terbukti membiarkan penyalahgunaan aset pemerintah.

Untuk diketahui, Peredaran dan penjualan minuman beralkohol (MB) tanpa izin resmi di Indonesia diatur secara ketat melalui sanksi pidana maupun administratif:

UU Perdagangan & KUHP:

Pelaku usaha tanpa perizinan resmi dapat dijerat Pasal 106 UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp10 miliar.

Pasal 424 KUHP Baru (UU No. 1/2023) mengancam pidana penjara hingga 1 tahun bagi siapa saja yang menjual minuman memabukkan kepada orang mabuk atau anak di bawah umur.

Sanksi Administratif (Permendag No. 20/2014): Penjual miras wajib mengantongi Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL-A/B/C). Pelanggaran aturan ini berkonsekuensi pada teguran tertulis, penarikan barang, pembekuan/penutupan tempat usaha, hingga pencabutan izin usaha (NIB).

Ancaman Pidana Miras Oplosan:

UU No. 18/2012 tentang Pangan: Mengedarkan pangan tak memenuhi standar keamanan terancam pidana maksimal 2 tahun atau denda Rp4 miliar.

KUHP (Pasal 204 KUHP Lama / Pasal 304 KUHP Baru): Menjual barang yang membahayakan jiwa/kesehatan diancam pidana penjara hingga 15 tahun, atau seumur hidup jika mengakibatkan kematian.