Tolak Kenaikan Tarif Air PDAM Tirta Berkah Didemo Mahasiswa

“Menyengsarakan rakyat dengan sengaja adalah tindakan kejahatan”

Pandeglang, siber.news | berawal dari adanya keputusan kenaikan harga tarif PERUMDAM Tirta Berkah, atau yang lebih dikenal masyarakat PDAM sebagaimana telah ditanda tangani Bupati Pandeglang Irna Narulita dan berlaku 1 April mendatang.

Tak ada satupun yang peduli dengan nasib yang dirundung masyarakat Pandeglang sampai hari ini, dari 50 anggota wakil rakyat yang ada digedung DPRD, tidak ada sepatah katapun pembelaan keluar dari mulut mereka soal kenaikan tarif air perumdam ini.

Hal tersebut dikatakan Ucu Fahmi Aktivis Mahasiswa Pandeglang yang mengatasnamakan dirinya dari Presidium FAM Pandeglang, pasca Aksi unjuk rasa di Kantor Perumdam Tirta Berkah Pandeglang, Selasa (29/3).

Menurutnya, mereka para wakil rakyat menutup rapat nurani dan pikirannya dalam menangkap denyut kegelisahan masyarakat Pandeglang. Sepertinya, wakil rakyat kita lebih memilih berbagi Kepentingan ketimbang keberpihakan. Mereka lebih takut miskin ketimbang perbudakan.

“Jangan menutup mata, mayoritas masyarakat Pandeglang menjalani hari harinya dalam situasi yang serba susah, belum sembuh benar dari situasi pandemi covid19 yang memporak porandakan sendi perekonomian. Harga-harga bahan pokok begitu fluktuatif, sementara penghasilan warga tidak menentu. kelompok pekerja sulit mencari pekerjaan, pengusaha pertokoan kondisinya kembang kempis. Ironisnya, Disisi yang lain para pemangku hajat publik secara sembunyi sembunyi menentukan kenaikan tarif Air, jelas ini diluar nalar kemanusiaan,” tegas Ucu.

Mendapatkan air bersih adalah hak warga negara. jika ada satu orang saja tidak sanggup membeli air karena harganya yang mahal, itu berarti pelanggaran terhadap konstitusi negara kita. Dimana pengambil alihan Air oleh negara bukan untuk membebani tapi untuk melindungi hajat hidup orang banyak demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

UU No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan warga negara berhak mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari hari dan badan usaha milik daerah yang mengurusi air dilarang semata mata mencari keuntungan.

Sesuai permendagri nomor 71 Tahun 2016 yang diubah beberapa pasal lewat permendagri nomor 21 tahun 2020 mengharuskan penetapan tarif disesuaikan dengan kemapuan pelanggan membayar. penetapan tarif tidak harus terburu buru, karena bisa jadi blunder bagi perusahaan itu sendiri, jika pada akhirnya konsumen berhenti berlangganan, dan atau pelanggan baru enggan menjadi konsumen yang ada bukan untung malah buntung, imbuhnya.

Ia juga mengatakan, sebagai daerah yang diapit tiga gunung yang melimpah sumber air, yang seharusnya menjadi berkah tersendiri bagi warganya, Kami atas nama hati nurani dan keluh kesah masyarakat Pandeglang tentang kenaikan tarif air yang akan berlaku pada 1 April 2022. Kami bersikap dan meminta kepada : Bupati Pandeglang agar membatalkan Keputusan Bupati Pandeglang No 690/kep.86- huk/2022 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perumdam Tirta Berkah yang akan berlaku 1 April dan atau menunda sampai tahun depan sampai masyarakat Pandeglang merasakan roda ekonomi normal kembali pasca pandemi.

Selain itu juga mereka menolak kenaikan tarif air yang dilakukan oleh Direktur PDAM Pandeglang, pemerintah Pandeglang dimintanya agar pro rakyat dan bilamana tuntutan kami yang mewakili masyarakat Pandeglang tidak diindahkan maka, kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa di kantor PDAM Pandeglang terus menerus Sampai tuntutan kami diindahkan,” tegas Ucu Fahmi.(dd-siber)