Tanah Berstatus Quo Bisa Timbul Sertifikat Baru, Kinerja ATR/BPN Kab. Bogor Dipertanyakan
Connect with us

Tanah Berstatus Quo Bisa Timbul Sertifikat Baru, Kinerja ATR/BPN Kab. Bogor Dipertanyakan

Pemerintahan

Tanah Berstatus Quo Bisa Timbul Sertifikat Baru, Kinerja ATR/BPN Kab. Bogor Dipertanyakan

BOGOR | Dugaan kejahatan Kantor ATR/BPN Kab. Bogor menjadi sorotan publik, pasalnya salah satu sertifikat atas nama Imah Imang 149/1978, Cimanggis, Bojonggede, Bogor yang di baliknama ke atas nama Yusda pada tanggal 4 Agustus 2009 dan Hak Tanggungan ( HT ) No : /007/2009 Peringkat I, PPAT Ritnasari Dwi Juli, SH diduga telah diserobot oknum mafia tanah.

Sertifikat tersebut telah terdaftar di kantor ATR/BPN Kab. Bogor pada tahun 1978 sampai saat ini menurut keterangan BPN atas dasar pengukuran ulang No : 2441/Ket-200.4/VII/2019, No Berkas : 70708/2018 DI. 302 : 19600/2019.

Keterangan didalam berita acara ATR/BPN Kab. Bogor menerangkan bahwa hasil pengukuran pengembalian batas telah sesuai dengan Gambar Situasi ( GS ) No. 78/1978 Sertifikat Hak Milik No. 4477/Cimanggis ( dahulu No.149/Cimanggis ).

Menanggapi hal tersebut, Dra. Hj. Dhewi Rasmani, MM selaku pemilik saat ini dari tahun 2009 (mantan istri Alm. Moch Made Kapuskodal Ops Polwil Bogor, tahun 2004 ) menduga kuat banyak keterlibatan oknum yang bermain di sini.

“Bagaimana bisa sertipikat SHM No.2893/2012 dan SHM No. 2956/2012 yang sudah pernah di Hak tanggungkan atau di ploting 2009 bisa timbul lagi sertifikat baru di atas tanah tersebut. Kan sudah jelas di warkah buku tanah maupun KKP atau komputerisasi BPN sudah pasti timbul Sertipikat Yusda, ini yang mengajukan pihak Bank loh Institusi besar” ujar Dhewi, Jumat (03/12/2021)

Lebih lanjut, Dhewi mengatakan bagaimana bisa terbit tahun 2012 sertipikat 2893 a/n Sri Musfiah Mashuri menggunakan girik palsu dan Sertipikat 3282 a/n Dwi Santy Kusumaningsih terbit bertepatan dengan status Quo sidang perdata No 2013 No. 150/Pdt G/2013 PN Cibinong

“Pemeriksaan sidang ditempat tanggal 2 Oktober 2014 jelas tanah Yusda sertipikat 149 terbit tahun 1978 , berubah No, sertipikat 4477 akibat pemekaran wilayah dari kecamatan Depok ke kecamatan Bojonggede kabupaten Bogor,” tuturnya.

Dhewi juga mempertanyakan bagaimana bisa sertifikat orang lain bisa timbul baru di sertifikat yang telah ada? Apa gunanya komputerisasi BPN saat ini, jika terjadi hal bukan hanya kepada dirinya mafia-mafia tanah bisa memanfaatkannya “Berita acara yang yang di keluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kab. Bogor sudah memberikan keterangan bahwa Sertipikat 4477/ Cimanggis Mutlak berada di lokasi yang saat ini bersengketa,” tegasnya.

Atas kejadian tersebut Dra. Hj. Dhewi Rasmani, MM melaporkan oknum-oknum yang diduga menjadi mafia tanah. Dhewi saat ini sudah melaporkan beberapa pihak ke Polda Metro Jaya, salah satunya oknum Kepala Desa di Kab. Bogor.

Untuk diketahui, saat ini sidang kasus dugaan penyerobotan tanah sedang digelar di Pengadilan Negeri Depok. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan pasal berlapis, pasal 263 dan 266 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. (Red/Gus)

Siber Hukum & Kriminal

To Top
Kirim Pesan
Terimakasih Atas Informasinya, Kami akan menjaga identitas pemberi informasi