Skandal Neroktog: Kuasa Hukum Bongkar Peran Oknum DPRD dan Mafia Tanah dalam Rekayasa Lahan

Tangerang,

siber.news – Babak baru perseteruan lahan di Kelurahan Neroktog kini memanas setelah Law Office Erdi Surbakti, SH, MH & Rekan melayangkan surat resmi bernomor 1111/ES&R/IV/2026 yang membongkar skema rekayasa dokumen secara masif.

Fakta utama yang ditegaskan adalah Andreas Tarmudi merupakan pemilik sah atas objek tanah tersebut dengan bukti NIB 05220 yang telah diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Tangerang sejak 27 September 2022.

Kuasa hukum menyatakan bahwa surat keberatan tertanggal 10 Desember 2025 yang menghalangi penerbitan HGB Andreas adalah tidak berdasar hukum karena telah melewati batas waktu 60 hari sesuai PP No. 24 Tahun 1997.

Munculnya sosok Heru Lonata dalam sengketa ini disebut sebagai hasil manipulasi surat Kavling DPR RI Blok B No. 145 seluas 800 m2 yang diduga kuat diperoleh melalui jaringan mafia tanah.

Dugaan skandal ini semakin tajam dengan temuan bahwa Mulyadi dkk telah membeli surat kavling palsu dari “kuasa palsu” Heru Lonata dengan nilai transaksi mencapai ratusan juta rupiah.

Dokumen hukum tersebut secara berani menuding adanya keterlibatan oknum Kantor Pertanahan dan Lurah Neroktog yang bekerja sama dalam skema pekerjaan mafia tanah ini.

Lebih mengejutkan, nama oknum anggota DPRD Kota Tangerang berinisial K ikut terseret karena diduga bersekongkol di Kantor Lurah untuk menciptakan riwayat tanah baru yang palsu.

Oknum Lurah Neroktog dinilai telah melampaui kewenangannya dengan berani menyatakan bahwa surat kavling milik Andreas Tarmudi adalah palsu demi melancarkan aksi penyerobotan.

Dalam keterangannya, Erdi Surbakti menegaskan bahwa kewenangan lurah mengeluarkan surat palsu tersebut sangat tidak mendasar, apalagi pihak kelurahan jauh sebelumnya sudah mengakui adanya NIB sah atas nama kliennya.

Sebagai pengingat, kasus ini sebelumnya telah di-SP3 oleh penyidik, yang memicu pihak pengacara melayangkan somasi keras agar perkara segera dibuka kembali berdasarkan bukti-bukti baru (novum).

Keseriusan perlawanan ini ditunjukkan dengan tembusan surat yang dikirimkan langsung kepada otoritas tertinggi, mulai dari Presiden RI, Komisi III DPR RI, hingga Kapolri.

Kini publik menanti nyali Kapolres Metro Tangerang Kota untuk segera merespons somasi tersebut dan menindak tegas jaringan mafia tanah serta oknum dewan berinisial K yang mencoba mengangkangi hukum.