Sengkarut Hak Pensiun: Kemendag Diduga Persulit Pencairan THT Mantan Pegawai

Jakarta,

siber.news – Kementerian Perdagangan (Kemendag) kini tengah menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan pengabaian hak administratif terhadap mantan pegawainya, Benjamin Munthe. Meski telah mengabdi selama 13 tahun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak tahun 1990 hingga 2003, Benjamin hingga kini terkatung-katung tanpa kejelasan status yang menghambat pencairan dana Tabungan Hari Tua (THT) miliknya.

Ironisnya, sejak berhenti beraktivitas pada tahun 2003 dengan pangkat terakhir Penata Tingkat I (III/a), Benjamin mengaku tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian resmi. Tanpa dokumen tersebut, status hukum kepegawaiannya menjadi “abu-abu”—apakah ia mengundurkan diri atau diberhentikan.

“Hingga saat ini saya tidak pernah menerima SK pemberhentian, sehingga sulit mengurus berbagai hak kepegawaian,” ujarnya dengan nada kecewa.

Upaya jemput bola telah dilakukan dengan mendatangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu (4/3/2026). Namun, pihak BKN menegaskan bahwa proses pencairan dana THT hanya bisa dilakukan jika ada surat pengantar resmi dari Kemendag sebagai instansi asal.

“Pihak BKN menyampaikan bahwa untuk melanjutkan proses pencairan dana, saya harus terlebih dahulu mendapatkan surat pengantar dari kementerian tempat saya pertama kali bertugas,” tambahnya.

Sayangnya, niat baik Benjamin saat menyambangi Bidang Pemberhentian Pegawai Kemendag di lantai 12 tidak membuahkan hasil instan. Meski pihak kementerian membenarkan bahwa data kepegawaian Benjamin masih tercatat aktif dalam sistem, surat pengantar yang diminta tak kunjung diterbitkan.

“Prosesnya sangat berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian waktu,” kata Benjamin mengenai pertemuannya dengan pihak kementerian.

Kekecewaan ini akhirnya memuncak pada langkah hukum. Melalui Kantor Hukum “DEPUHAR”, Benjamin resmi melayangkan somasi kepada Kementerian Perdagangan. Kuasa hukum menilai negara telah lalai dalam memenuhi kewajiban administratifnya dan terkesan membiarkan hak ekonomi mantan abdi negara terabaikan begitu saja.

“Setiap pegawai negeri yang telah mengabdi memiliki hak administratif yang harus dipenuhi oleh Negara,” tegas pihak kuasa hukumnya.

Langkah somasi ini diambil sebagai peringatan keras agar Kemendag segera memberikan transparansi status kepegawaian kliennya. Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik untuk menerbitkan surat pengantar THT, pihak kuasa hukum mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum yang lebih tinggi.

“Kami tidak menutup kemungkinan untuk menempuh langkah hukum lebih lanjut demi memperjuangkan hak klien kami,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi potret buram manajemen birokrasi di lingkungan kementerian. Publik kini menanti apakah Kemendag akan segera membenahi karut-marut administrasi ini secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku, atau justru membiarkan preseden buruk perlindungan hak pensiunan ASN ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang adil.