Rapat Paripurna Dalam Rangka Persetujuan Legislatif Terhadap Lima Rencana Peraturan Daerah Kota Depok.

SIBER.NEWS | Kota Depok | Rapat Paripurna Dalam Rangka Persetujuan DPRD Kota Depok Terhadap 5 Raperda Kota Depok serta Rancangan Peraturan DPRD Kota Depok tentang Tata Tertib DPRD Kota Depok yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Kota Depok Jl. Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City. Rabu, (08/01/2020).

Rapat Paripurna yang sempat molor selama satu jam tiga puluh menit dan dari 50 anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota depok, yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 34 orang, yang tidak hadir sebanyak 16 orang diantarnya ijin 6 orang, sakit 5 orang, cuti 2 orang, tanpa keterangan 3 orang.

Sidang Paripurna kali ini, di hadiri anggota dewan, jajaran Forkopimda Kota Depok, jajaran pejabat Pemerintah Kota Depok, jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Depok. Juga tokoh masyarakat, insan pers, Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM), serta para tamu undangan.

Rapat ini membahas kesepakatan bersama Pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok tentang persetujuan Raperda menjadi Perda Kota Depok dan penyampaian kebijakan umum yang salah satunya adalah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta Rancangan Peraturan DPRD Kota Depok tentang Tata Tertib DPRD Kota Depok.

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna hadir dalam rapat paripurna yang bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok Jl. Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City.

Pradi Supriatna berkesempatan membacakan sambutan Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Di antaranya, Wali Kota menginformasikan program tindak lanjut dari rapat paripurna lalu.

Rapat Paripurna DPRD mengesahkan lima Raperda Kota Depok serta Rancangan Peraturan DPRD Kota Depok tentang Tata Tertib DPRD Kota Depok  di antaranya ;

1. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok (KTR).

2. Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

3. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan Kelas III pada RSUD Depok.

4. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan bidang perhubungan.

5. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi bidang perhubungan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari yang  memimpin jalannya sidang mengatakan, tiga Raperda dan Raper Tatib DPRD Kota Depok telah selesai proses fasilitasi dari Provinsi Jawa Barat. Yeti mengatakan, “Dan sudah dibahas oleh Pansus dengan perangkat daerah serta bagian hukum sekretariat daerah Kota Depok,” kata Yeti dalam sidang.

Untuk Raperda terkait Pajak Daerah dan Raperda tentang retribusi bidang perhubungan, Yeti memaparkan telah disetujui dan akan dilakukan evaluasi oleh Provinsi Jawa Barat.

“Sehingga jumlah Raperda yang akan di tetapkan dalam keputusan DPRD hari ini adalah 5 Raperda dan Rancangan Peraturan Tata tertib DPRD Kota Depok,” papar Yeti.

Rencana Peraturan Daerah Bidang Perhubungan, tercatat di dalamnya peraturan tentang garasi mobil. Meski sudah disahkan, Raperda Perhubungan tentang garasi mobil, Yeti mengatakan, “Sebelum diterapkan peraturan daerah tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Depok wajib memberikan fasilitas transportasi yang layak kepada masyarakat Depok” Ujar Wakil Ketua I DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari.

Sebab, beliau mengatakan bahwa masyarakat Depok ini mobilisasinya tinggi sehingga memiliki kendaraan pribadi untuk kegiatannya. Peraturan ini pun, kata Yeti, bukan melarang masyarakat untuk memiliki lebih dari satu kendaraan khususnya roda empat.

“Tapi juga mengoreksi kepada pemerintah daerah sendiri, apakah pemerintah daerah sudah menunjang fasilitas-fasilitas transportasi umum yang benar-benar layak, aman dan bisa dirasakan masyarakat,” papar Yeti.

Bila nantinya Perda tersebut sudah disahkan, akan melalui tahap pembahasan oleh Pansus untuk dievaluasi yang kemudian baru akan di tetapkan sebagai Peraturan oleh Wali Kota Depok.

Jika sudah dibuat Peraturan, Yeti mengatakan secara otomatis aturan itu harus dibarengi dengan ketersediaan sarana terkait penunjang mobilitas masyarakat dalam hal pengadaan dan pelayanan transportasi umum. “Karena kita tidak bicara transportasi umum dari satu sisi saja. Tapi kita harus melihat aspek transportasi umum yang layak bagi pelajar perempuan, disabilitas, anak- anak,” tutur Yeti. (Teguh).