PUSKAPPI Nilai AHY Cocok Pimpin Kementerian Investasi

Jakarta – Optimisme di awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu begitu sangat nyata, dengan slogan “Indonesia Maju” yang menjadikannya terpilih untuk kedua kalinya. Setelah dilantik bongkar pasang Kabinet dilakukan, tidak semua menteri pada periode pertama masuk kembali, dan nama-nama mentereng dalam dunia usaha tak luput hadir dalam kabinet periode keduanya. Bahkan yang paling menarik, ada Staf Presiden Milenial yang ditarik dari berbagai unsur, baik itu dari aktivis maupun pengusaha.

Dalam tubuh kabinet Presiden Jokowi, yang paling mendapat sorotan adalah masuknya lawan tanding Jokowi dalam dua kali pemilu, yang mengantarkan Jokowi menjadi Presiden untuk dua periode, yakni Prabowo Subianto. Bahkan pada reshufle jilid pertama pada periode kedua, nama Sandiaga Uno yang merupakan pasangan Prabowo Subianto, ditarik masuk kabinet menggantikan Wishnutama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tidak hanya Sandiaga Uno, ada sederet nama-nama pengusaha dalam Kabinet Indonesia Maju, yakni, Nadiem Anwar Makarim, Budi Gunadi Sadikin, Muhammad Lutfi, Sakti Wahyu Trenggono, Erick Thohir dan seterusnya, bahkan nama-nama wakil menteri tidak kalah mentereng.

Buktinya dalam reshuffle pertama, ada dua wakil menteri yang dijadikan menteri. Nama paling mentereng adanya nama Angela Tanoesoedibjo, yang merupakan anak bos dari MNC Group, pada jajaran Staf Milenial Presiden ada nama pengusaha Start-up. Bahkan Putri Tandjung juga masuk dalam sederet nama Staf Milenial Presiden Jokowi.

Kampanye Presiden Joko Widodo optimis memperkirakan, pertumbuhan ekonomi akan naik hingga tujuh persen. Walaupun nyatanya hanya mencapai lima persen di Kuartal ke-IV pada Desember 2019.

Artinya, meskipun ‘dihuni’ banyak pengusaha dan telah menarik kelompok kompetitornya pada pemilihan Presiden, tidak lantas membuat ekonomi tumbuh membaik dibanding pada pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin Indonesia selama dua Periode.

Awal tahun 2020 lalu, Indonesia masuk ke dalam jerat Pandemic Covid-19 yang mengakibatkan mulai rentanya pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dirilis website resmi bi.go.id. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan ke-III 2020 sebesar -3,49 persen (minus), meski pada Triwulan ke-IV naik, namun masih mengalami minus.

Dalam situsnya, Bank Indonesia merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan ke-IV 2020 sebesar -2,19 persen (minus), sehingga reshuffle kabinet pun harus dilakukan agar ada penyegaran pada birokrasi pemerintahan dengan mendepak bos Net TV, Wishnutama yang digantikan oleh pengusaha lainnya, yakni Sandiaga Uno.

Bahkan Menteri Kesehatan dr. Terawan juga diganti oleh juga sosok pengusaha, yakni Budi Gunadi Sadikin. Menteri dari Gerindra Edhie Prabowo juga masuk daftar reshuffle karena ketahuan oleh KPK menerima suap terkait ekspor benur. Lagi-lagi bersih-bersih kabinet dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Namun belakangan, pemerintah mengajukan penyatuan Kementerian kembali pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dengan Kementerian Riset dan Tekhnologi (Kemenristek) yang sebetulnya pada 2014 telah coba disatukan pada Pemerintahan Jokowi di awal-awal periode pertama.

Namun hal yang menarik lainnya adalah penambahan kementerian yang diajukan, yakni Kementerian Investasi, yang kita ketahui, investasi ada pada Badan Penanaman Modal (BKPM) yang juga dikepalai oleh Mantan Aktivis Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), yakni Bahlil Lahadalia. Pertanyaan yang muncul dibenak Publik adalah;

Apakah bergabungnya kembali Kemendikbud dan Kemenristek bertujuan untuk perampingan?

Apakah kinerja Bahlil Lahadia sebagai Kepala BKPM tidak efektif dalam menarik investasi?

Bagaimana kajian strategisnya untuk menemukan sosok yang paling tepat sebagai Menteri Investasi?

Siapa sosok yang paling tepat mengisi menjadi Menteri Investasi?

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita bagi dalam beberapa alur;
Pertama, sama-sama kita ketahui jika pada tahun 2014 lalu, Jokowi pada Kabinet kerjanya pernah menggabungkan juga Kemendikbud dan Kemenristek.

Saat itu Jokowi berargumen, ada alasan yang mendasari mengapa ia menginginkan ada kementerian khusus yang fokus membawahi pendidikan tinggi dan riset. Apa alasannya?  “Baru kemarin saya umumkan jumlah kabinet, tapi yang berhubungan dengan Bapak, Ibu, ada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek dijadikan satu kementerian.

Kenapa? Karena kita ingin ke depan, riset baik yang berhubungan dengan teknologi, riset sosial, pertanian, kemaritiman, itu betul-betul bisa diaplikasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, petani, nelayan, dan usaha mikro,” kata Presiden Jokowi di depan sekitar seratus orang peneliti dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (16/9/2014) sore, 7 tahun silam.

Namun pada 2019 lalu, Kemendikbud dan Kemenristek kembali dipisah, walau tidak banyak yang mengetahui alasan persisnya karena sepertinya masyarakat hanya menerima bagaimana upaya Pemerintahan Jokowi nantinya bisa menjalankan visinya untuk menjadikan Indonesia maju. Kita anggap saja apa yang dilakukan hari ini, argumennya masih sama dengan argumen pada 2014 lalu. Atau bisa jadi, penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek adalah hanya sekedar mengakali Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang pada Pasal 15 tegas membatasi maksimum 34 kementerian dalam suatu kabinet, sehingga lahirnya Kementerian Investasi tetap dapat terakomodasi.

Kedua, jika alasan yang dipakai pemerintah adalah untuk membuka ruang bagi Kementerian Investasi, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana dengan kinerja Kepala BKPM Bahlil Lahadalia? Apakah dianggap dan diyakini tidak efektif sehingga tidak mampu menarik Investasi, seperti yang ditargetkan Presiden Jokowi? Bukankah Bahlil juga berlatar belakang pengusaha sukses, yang akan lebih mudah baginya menarik investasi, karena selama ini dia punya rekanan pengusaha nasional maupun internasional. Namun, jika dirasa karena Bahlil Lahadalia tidak mampu untuk menarik investasi, kenapa tidak Bahlil saja yang diganti?

Ketiga, Dalam dunia Investasi, ada tiga variabel utama guna menarik investasi ke dalam sebuah negara. Pertama adalah koneksi, kedua integrity, ketiga stability.
Variabel pertama, koneksi ini harus dimiliki oleh orang yang akan menduduki jabatan sebagai Menteri Investasi nantinya, koneksi bukan hanya kepada orang perorangan, namun juga kepada negara-negara luar karena pengusaha lokal di luar negeri umumnya berpatokan kepada hubungan negaranya dengan negara lain (G to G), sehingga sosok yang nantinya yang dipilih Presiden Jokowi adalah orang yang benar-benar mempunyai hubungan baik dengan antar negara, dan bukan orang per orang.

Untuk itu, sosok pengusaha tidaklah tepat untuk mengisi posisi Menteri Investasi, melainkan sosok yang pernah terlibat dalam koneksi antar negara di seluruh dunia.
Variabel kedua, yang dimaksud integrity adalah bukan menilik personal, tapi lebih kepada pengalaman bekerjasama, mampu menggalang banyak pihak sehingga upaya investasi menjadi sangat efektif.

Variabel ketiga adalah stablity, upaya stabilitas telah dilakukan oleh pemerintah lewat disahkannya UU Cipta Kerja pada tahun 2020 lalu. Namun menyiapkan perampingan undang-undang saja tentulah belum cukup. Nilai stabilty juga bisa ditimbulkan karena harmonisasi partai politik. Namun mengakomodir kompetitor politik saat pilpres, tidak serta merta menunjukkan kepada dunia bahwa ada nilai stability pada negara tersebut, melainkan hanya bernilai transaksi. Nilai stability justru akan dinilai lewat harmonisasi Pemerintahan hari ini dengan Pemerintahan sebelumnya.

Keempat, Sosok yang paling tepat dalam mengisi jabatan Menteri Investasi, jika ditinjau dari tiga variabel utama yang sebelumnya saya paparkan, akan mengerucut pada partai yang pernah memimpin Indonesia pada dua periode silam, yakni Partai Demokrat.

Lewat kepemimpinan SBY, ekonomi bisa tumbuh hingga enam persen, angka yang belum pernah dicapai oleh pemerintahan sekarang.

Perihal hubungan dan integrity SBY pernah memiliki panggung dunia yang mampu membangun hubungan ke berbagai negara, bahkan setelah tidak lagi menjadi presiden, SBY selalu dikunjungi oleh sejumlah presiden berkuasa dari negara lain, juga Duta Besar negara sahabat, baik dari Amerika, Eropa, dan Australia.

Nah, merujuk pada stabilty, menarik Partai Demokrat ke dalam pemerintahan justru akan semakin meningkatkan stabilitas nasional, serta nilai harmonis bagi Indonesia. Ujungnya, ini akan menarik nilai Investasi lebih besar.

Dan singkatnya, jika dikerucutkan, sosok AHY adalah sosok paling tepat, karena mewarisi nilai-nilai yang dimiliki oleh SBY, dan menjadi simbol harmonisasi pemerintahan hari ini dengan pemerintahan sebelumnya, karena AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.

Editor: Teguh | Oleh : Bobby Darmanto
Direktur Kajian PUSKAPPI (Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia)