Proyek Reservasi Merak-Cilegon-Serang Senilai Ratusan Milyar Milik Dirjen Bina Marga Diduga Luput Dari Pengawasan

Siber.news | Proyek pekerjaan Reservasi wilayah Merak-Cilegon-Serang milik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR diduga banyak kejanggalan.

Dugaan tersebut menguat dari pengawasan yang buruk dari konsultan pengawas, pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan hingga kini masih ada pekerjaan yang belum selesai.

Proyek bernilai Rp. 153.550.242.000 tersebut dalam pelaksanaannya diduga mangkrak. PT. PVP diduga gagal melaksanakan pekerjaan sesuai waktu pelaksanaan 749 hari kalender terhitung tanggal 14 Desember 2022.

Dilokasi pekerjaan yang belum selesai banyak keluhan warga sekitar. Hal itu disebabkan adanya galian drainase U-ditc jalan yang tidak terpasang, Sehingga membahayakan pengguna jalan maupun pejalan kaki.

Selain itu, menurut warga disekitar lokasi pekerjaan mengaku saat hujan datang air dari drainase yang dikerjakan oleh PT PVP itu meluap kejalan dan menyebabkan banjir.

Menanggapi carut marut proyek yang menelan anggaran fantastis tersebut, mengundang reaksi berbagai aktivis Banten.

Salah satunya oleh Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Saeful Bahri yang menyebut lemahnya pengawasan dari Dirjen Bina Marga seolah memberi peluang besar bagi para kontraktor nakal berbuat curang.

“Yang paling kami soroti yaitu adanya dugaan kongkolingkong pihak dinas dengan pengusaha penyedia proyek. Sehingga konsultan pengawas juga asal-asalan dalam pengawasan dilapangan, ujarnya kepada media, Jum’at (10/01/2025).

Bahri menilai, proyek yang dibiayai menggunakan sumber dana APBN bernilai ratusan milyar harus ada pengawasan yang melekat.

“Kami menduga, pemasangan drainase U-ditc juga tidak menggunakan hamparan pasir urug sebagai bantalan. Hal itu tentu tidak sesuai spesifikasi, tapi anehnya pengawas terkesan melakukan pembiaran, lanjutnya.

Diakhir Bahri menyebut bahwa pihaknya (GMAKS-red) akan melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Kementerian PUPR

“Dalam waktu dekat, kami GMAKS akan melakukan aksi unjuk rasa didepan Kementrian untuk menuntut pertanggungjawaban PPK 1 dan 2,” pungkasnya mengakhiri. ( Ari )