Modus Rampok APBD, Dinas SDABMBK Tangsel Diduga Setting Pemenang Tender, KCBI: Inspektorat Segera Bertindak

Tangerang
siber.news | Kualifikasi CV Galih Cantigi sebagai pemenang dua paket proyek dengan total anggaran Rp. 20,1 miliar di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Tangsel, Provinsi Banten terindikasi penuh rekayasa. Yaitu Proyek Peningkatan Jalan Widya – Angsana Raya – Anggrek Loka senilai Rp12,3 miliar, dan Pembangunan Turap Kali Cibenda senilai Rp7,8 miliar.

Dugaan persengkokolan menguat setelah mengetahui bahwa Kualifikasi CV Galih Cantigi adalah perusahaan Kecil. Artinya tidak sepadan pagu anggaran yang dikerjakan. Terlebih lagi ditelusuri bahwa alamat CV Galih Cantigi yang berada di daerah Kabupaten Pandeglang diduga beralamat palsu.

Hal tersebut dibenarkan oleh warga setempat, Tubagus E. Saepullah, dirinya mengaku bersama team melakukan investigasi ke Alamat Perusahaan CV Galih Cantigi yang tertera di Laman LPJK. Sayangnya, alamat tersebut keduanya tidak dapat ditemukan.

” Kami sudah mencari alamat CV Galih Cantigi yang tertera di Laman LPJK, Keduanya yakni Alamat di Kp. Saruni maupun Kp. Curug Sawer tidak menunjukkan adanya aktivitas usaha kontraktor,” ungkap Tb. Eman. S

Skandal dugaan persengkokolan jahat untuk merampok uang APBD, di lingkungan Dinas SDABMBK Tangsel sangat kental. Ironinya lahi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga (BM) maupun PPK Bidang Sumber Daya Air (SDA) secara terang – terangan memberikan tender proyek kepada perusahaan yang memiliki kualifikasi kecil dan alamat palsu.

Menanggapi semakin menguatnya dugaan praktek setting pemenang tender di Dinas SDABMBK Tangsel, Holida Nuriah ST. Kabid Investigasi LSM KCBI, meminta Kejari Tangsel dan Kejati Banten melakukan penyelidikan kepada seluruh kegiatan di SKPD tersebut.

” Kami menduga dugaan setting pemenang tender di tubuh Dinas SDABMBK Tangsel, bukan hanya saat tahun ini. Kemungkinan setiap tahun terjadi, bahkan tidak hanya di proyek dengan total anggaran 20.1 miliar adanya persengkokolan,dimungkinkan terjadi di proyek-proyek lainnya,” tegasnya.

Selain itu, Holida juga menyoroti lemahnya pengawasan yang dilakukan Inspektur dan jajaran Inspektorat Tangsel dalam pelaksanaan kegiatan SKPD tersebut.

” Apa Tupoksi Inspektorat Tangsel, sehingga praktek monopoli proyek bisa terjadi, mereka (Inspektorat*red) seperti tidak ada guna dan tidak ada fungsinya,” ucapnya,

Mestinya, kata Holida, Inspektorat mampu melakukan pengawasan yang ketat untuk meminimalisir perampokan APBD Tangsel, ujar dia, kita dapat berkaca kepada praktek persengkokolan proyek di lingkungan DLH Tangsel yang merugikan keuangan APBD Tangsel hingga 21.6 miliar, kini tengah dalam proses persidangan.

” Apa fungsi mereka (Inspektorat) hingga korupsi besar terjadi? Mereka sejatinya,melakukan deteksi dini terhadap penyalahgunaan anggaran dan wewenang,”tegasnya

Holida menambahkan, praktek dugaan persengkokolan yang terjadi pada proyek Dinas SDABMBK, dapat dijadikan alarm oleh Inspektorat Tangsel.

Oleh sebab, pihaknya berharap bahwa audensi yang akan digelar di Inspektorat Tangsel pada 6 Oktober 2025 mendatang, seluruh yang memiliki kepentingan dapat menghadiri acara tersebut.

” Kami berharap Inspektur Inspektorat & Kadis SDABMBK Tangsel dan jajarannya dapat hadir dalam audensi nanti,” pintanya.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum mendapatkan keterangan resmi dari instansi terkait.