LPKPK Soroti Keluhan Tunggakan Bayaran Pekerja di Proyek RTLH di Kec. Cisauk, Sarman: Dananya Diduga di Pakai Camat Untuk Acara Sertijabnya

Tangerang

siber.news | Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK), M. Tamrin, menyoroti, keterlambatan pembayaran kepada sejumlah pekerja di Proyek Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

M. Thamrin menuding, bahwa keterlambatan pembayaran pekerja terjadi akibat lemahnya komitmen yang diduga terjadi antara Ketua forum RTLH dengan para pekerja lapangan.

“Ini jelas merugikan para tukang dan kenek. Mereka sudah bekerja, rumah sudah dibangun, tapi upah belum dibayarkan. Komitmen kerja harus dijalankan sesuai kesepakatan,” tegas M. Tamrin.

Thamrin, menduga bahwa kegiatan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang tahun 2025 untuk membangun rumah layak huni untuk Warga tidak mampu (Miskin) di Kota Tangerang, diduga, pengerjaannya terindikasi tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja) atau Mark Up terutama untuk pembayaran pekerja dan belanja bahan matrial sudah diterapkan di masing-masing rumah yang dibangun.

Menurut keterangan pekerja, Sarman (60) mengatakan bahwa kegiatan Pembangunan RTLH di Kecamatan Cisauk, totalnya sebanyak 20 unit rumah yang sudah dibangun, yaitu, 5 unit rumah di tahap pertama, tahap kedua 6 unit rumah dan ketiga sebanyak 9 unit rumah.

Pekerja menjelaskan bahwa Proyek RTLH di Kecamatan Cisauk, proses pembayaran HOK di borongkan kepada pekerja sebesar Rp. 5 juta rupiah per unit rumah. Sayangnya, pembayaran tidak tunggakan untuk 3 unit rumah atau setara Rp.15 juta. Akibatnya hingga kini pekerja belum menerima pembayaran, mereka menunggu bayaran sudah tiga pekan dari pemberi pekerjaan yaitu Forum Pelaksana RTLH Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang.

Mengejutkan, Pekerja itu menduga bahwa uang untuk pembayaran para pekerja sebesar Rp. 15 juta atau 3 unit rumah, ujar Sarman bahwa anggaran untuk pekerja diduga digunakan oleh Camatvuntuk acara lepas sambut atau serah terima jabatan di Kecamatan Cisauk.

Sementara Ketua Forum Pelaksana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Cisauk, dan Camat Cisauk belum memberikan keterangan resmi kepada awak media hingga berita di kirim Redaksi.