Bandung- Jawa Barat | Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI-BAPAN) DPD Jawa Barat terus konsisten dalam menjalankan tugas serta fungsi untuk menegakan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat para pencari keadilan.

Seperti informasi yang didapat oleh team liputan Siber.news tepat di kantor sekertariat LI-BAPAN DPD JABAR yang beralamat di Ujungberung Kota Bandung – Jawa Barat pada Rabu, (13/01/2021) kemarin.

Kepala Badan (Kaban) Bapan Jabar Toni Karel Antonius memberikan keterangan bahwa Li-Bapan Jabar telah mnerima aduan dari masyarakat Cirebon.

“Dalam hal ini kami telah menerima aduan masyarakat cirebon, aduan tersebut terkait lahan yang diduduki masyarakat selama 40 tahun dan kemudian dari pihak Kememterian Kelautan dan Perikanan ingin mengambil alih lahan tersebut.” ujar Toni

Kata Toni, keresahan masyarakat itu bermula dari adanya pemasangan plang sebanyak 4 unit di atas hamparan tanah yang tengah di kuasai oleh masyarakat.

“Dengan adanya 4 plang yang bertuliskan bahwa tanah tersebut milik Negara yakni Kementrian Kelautan dan Perikanan masyarakat merasa resah, maka kami LI-Bapan Jabar diminta untuk mendampingi persoalan tersebut hingga tuntas.” Katanya

Toni juga menyebutkan pihaknya telah melakukan investigasi terkait ketidak sesuaian nomor sertifikat yang tertera pada plang yang ditancapkan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan lokasi lahannya.

“Setelah kami lakukan investigasi dan kami cek nomor SHM tersebut tidak sesuai dengan lokasi yang saat ini dipasangi plang tersebut.” sebut Toni di ruang kerjanya

Usai dirinya melakukan koordinasi bersama jajaran LI-Bapan DPD Jabar Toni selaku Kepala Badan LI-Bapan Jabar akan menempuh langkah awal dengan meninjau langsung lokasi tersebut.

“Kami bersama jajaran li bapan jabar serta team Geodesi dari BPN akan tinjaul langsung lokasi, insaallah secepatnya. ini sebagai langkah awal serta kami berkomitmen akan membantu masyarakat yang terdzolimi.” Pungkasnya (Red)