KORUPSI YANG TELAH MENJADI EPIDEMI DI INDONESIA

Oleh : Muhamad Yani Rizal ( Dewan Redaksi SBNews ) (Serang 20 Januari 2018)

SBNews – Banten | Ada berbagai jenis yang masuk kategori korupsi sesuai ketentuan UU No 31/1999, Jo UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tetapi apapun jenis korupsi tersebut, prinsipnya adalah merugikan keuangan negara.  Pengertian korupsi secara umum adalah : “suatu perbuatan kriminal yang terencana dan sistimatis mencuri uang negara untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompok,  untuk tujuan memperkaya diri, keluarga dan orang lain.

Begitu maraknya korupsi di negeri ini, hampir di semua sektor. Baik pemerintah maupun swasta. Gaji/take home pay yang tidak berbanding lurus dengan pengeluaran biaya hidup menjadi kambing hitam. Seakan pembenaran melakukan korupsi. 

BUDAYA KORUPSI

Bung Hatta di akhir era 50 an mengatakan : “korupsi sudah membudaya di negeri ini.”

Mengapa Bung Hatta mengatakan hal tersebut ? Padahal pada tahun 50 an. Dimana bangsa ini baru seumur jagung merdeka. Prof Dr Koentjoroningrat seorang antropolog ternama di negeri ini, sesuai penelitiannya yang dibukukan dengan judul : Mentalitas dan Kebudayaan, mengatakan : ” karena faktor mental dan budaya.”

Pada era kolonial  pribumi, yang hanya pegawai rendahan, sebagai juru tulis (clerk), ketika negeri ini merdeka dan minim sdm yang punya kompetensi, diangkat sebagai pejabat instansi. Mereka bertugas melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran. Terjadilah shock culture pada sebagian besar birokrat. Budaya feodal yang masih kental melekat, kian maraklah perilaku korup pada para pejabat di negeri ini. Budaya bangsa kita yang memberikan rasa hormat kepada orang kaya, sebagai barometer kesuksesan,  ketimbang cendikiawan, kian menguatkan niat memperkaya diri para pejabat penyelenggara negara di pusat dan daerah secara instant, dengan melakukan korupsi, sampai saat ini. Tidak heran bila ada anekdot tentang korupsi di negeri ini : 

Bila di era orla, korupsi itu di bawah meja. Di era orba, korupsi di atas meja. Tetapi di era reformasi, sampai meja- meja dijual. Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (lex specialist) dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dibentuklah lembaga ad hoc, yaitu KPK. Dengan tugas pelaksanaan pencegahan dan penindakan pelaku tipikor. Karena polri dan kejaksaan dianggap belum siap memberantas tipikor.

KLASIFIKASI KORUPSI

1. Korupsi tingkat rendah ( low level corruption), seperti pungli oleh aparat di jalan.

2. Korupsi tingkat menengah ( middle level corruption), seperti mengurus perijinan.

3. Korupsi tingkat tinggi ( hight level corruption), seperti pengadaan barang/jasa.

4. Korupsi tingkat tertinggi (hightness level corruption), seperti penerapan regulasi : peraturan dan undang- undang.

PENEGAKAN HUKUM

Pelaksanaan clean and good governance dan penegakan hukum bagi para koruptor terkesan

hanya wacana dab euphoria. Padahal pemberantasan korupsi adalah salah satu agenda reformasi yang harus konsisten dilaksanakan.

Penegakan hukum yang tidak adil, karena  dugaan ada main mata antara terdakwa tipikor dengan, JPU dan hakim. Hal tsb mengakibatkan putusan yang tidak adil pada vonis. Baik di tingkat PN Tipikor, PT dan MA. Ada yang di vonish 4, 5 tahun penjara dan denda Rp 200 jt subsider 6 bulan penjara. Padahal kerugian negara berkisar Rp 100 jt.

Sedangkan koruptor yang merampok uang negara milyaran- puluhan milyar hanya di vonis 1 tahun penjara dengan denda Rp 100 jt dan subsider 3 bulan.

Fenomena tersebut tentu saja tidak membuat efek jera bagi pelaku korupsi.

BACAKAN APBD/APBN

Pelaku korupsi umumnya memanipulasi APBD/APBN. Walaupun ada pejabat pelaku korupsi karena gratifikasi untuk perijinan, konsesi dsb.

Perpres No 54/2010, Jo No 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Instansi Pemerintah/ BUMN/BUMD,

membuka celah terjadinya korupsi, baik belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja tidak langsung, seperti :

a. hibah

dan bansos. Diduga ada presentase money under table, yang harus diberikan oleh penerima. Nominal di terima besarannya lebih kecil dari kwitansi/berita acara dan tanda terima yang di tandatangani.

b. Belanja pegawai, seperti : kwantitas SPPD dan biaya kendaraan.

2. Belanja langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa. Baik melalui proses lelang dan pemilihan langsung (PL).

Perpres No 54/2010, Jo No 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.

Perpres tersebut membuka celah terjadinya korupsi. Berbentuk mark up dan gratifikasi. Ketentuan HPS adalah celah mark up. Walaupun  Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sudah membuat ketentuan satuan harga pada pengadaan barang/jasa sebagai parameter. 

HPS berpedoman pada harga eceran tertinggi (HET), yang merupakan harga end user.

Padahal pada dunia perdagangan ada beberapa klasifikasi/ type harga. Tergantung kwantitas, kwalitas dan merk dagang.

KLASIFIKASI harga tersebut adalah :

1. Harga beli konsumen/end user (consumer buying of price), 

2. Harga beli pengecer/retailer/merchant (retailer buying of price).

3. Harga beli grosir (wholesaler buying of price).

4. Harga beli distributor (distributor buying of price).

Ada juga yang bersifat one price system, dengan discount kwantitas. Hal tersebut umumnya pada sistim E- Katalog untuk produk tertentu.

Masing- masing klasifikasi/type harga tsb memiliki margin :

Distributor- Grosir = kisaran 10- 15 %,

Grosir- Pengecer = kisaran 3- 5 %,

Pengecer- konsumen/pengguna akhir = kisaran = 15- 20 %.

Pada Perpres tersebut sudah ada batasan bahwa keuntungan pengusaha maksimum 15 %.

Dengan margin antara real HET/ end user- HPS dipastikan pengusaha, tidak akan mendapat laba (break event point), setelah dipotong pajak. Akan tetapi ternyata ada celah untuk menyiasati untuk memperoleh keuntungan yang significant. Diantaranya belanja ke grosir atau distributor jika memungkinkan.

Spesifikasi pada DIPA kegiatan selain harga sudah di mark up 10- 20 % dari HET, untuk antisipasi kenaikan harga dan inflasi, juga tidak ada merk dagang. Padahal tiap produk (lokal/impor) dengan kwalitas dan merk dagang berbeda satuan harganyapun berbeda. Jadi tidak heran bila korupsi pada pengadaan barang/jasa tetap ada,  yaitu dengan memainkan margin. Tidak heran bila pengusaha diminta setor 10- 20 % oleh oknum PPTK dan PPK. 

Celakanya ditenggarai ada oknum PPTK dan PPK swakelola, dengan hanya meminjam bendera, dengan imbalan kepada perusahaan tertentu.

Pada dasarnya para pejabat korup tersebut mencuri uang negara melalui pengusaha. Andaikan pengusaha diminta setor dimuka, sifatnya talangan, bukan gratifikasi.

Sedangkan proses lelang melalui ULP berdasarkan LPSE, panitia lelang memainkan persyaratan administrasi SBU (K1, K2, K3, M1, M2, M3, B1, B2). Biasanya bila persyaratan terpenuhi pihak panitia lelang, meminta pengusaha untuk pertemuan dengan oknum pejabat tertentu. Ujung- ujungnya comitment fee, selain server di aktifkan pada waktu tertentu, untuk  memfasilitasi pihak tertentu sebagai pemenang.

Sedangkan kegiatan seminar/loka karya/pelatihan di hotel, biasanya korupsi bermodus :

1. Jumlah hari. Contoh : kegiatan seminar berlansung dari tgl 5 Februari- 6 Februari. Kesannya 2 hari. Padahal hanya 1 hari. Karena check in jam 14.00 dan check out jam 14.00 tgl 6 Februari.

2. Discount hotel :

Mengangkangi discount paket kegiatan pada harga kamar dan makan minum, yang berkonspirasi dengan oknum manajemen hotel. 

Pengangkangan discount oleh oknum PPTK dan PPK, dikemas dengan istilah Cash Back.

Tidak ada salahnya bila kita merenungkan ungkapan bijak dari Bung Hatta, tentang oknum- oknum pejabat korup di negeri ini.

” KURANG CERDAS DAPAT DIPERBAIKI DENGAN BELAJAR,

KURANG CAKAP DAPAT DIHILANGKAN DENGAN PENGALAMAN.

NAMUN TIDAK JUJUR SULIT DIPERBAIKI.”