Kecewa Dengan Surat Jawaban Dindikbud Banten, GMAKS Akan Melanjutkan Aksi

Serang, siber.news – Perkumpulan Gerakan Moralitas Anti Kriminalitas (GMAKS) sebagai kontrol sosial, merasa kecewa dengan surat jawaban yang di berikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten,

Surat yang sebelumnya di pertanyakan oleh GMAKS terkait bantuan pemerintah fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan yang

dikembangkan menjadi pusat keunggulan (Center Of Excellent) prioritas sektor pemesinan dan kontruksi tahun 2021 – 2022

Ketua GMAKS, Saeful Bahri, mengatakan jawaban yang di berikan oleh Dindikbud tidak berdasarkan dengan Petunjuk teknis (juknis) tentang fungsi Dindikbud Banten terkait anggaran bantuan SMK yang di keluarkan oleh Kementrian Pendidikan.

“Jawaban yang di berikan Dindikbud adalah supaya kita langsung ke Direktorat SMK, seolah lepas tanggungjawab sebagai pengawas”, katanya

Disebutkan dalam juknis Direktur Jenderal Vokasi No 33 tahun 2020 BAB II tentang tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi

a. Mensosialisasikan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK Yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Prioritas Sektor Pemesinan dan Konstruksi ke sekolah yang berada di bawah binaannya.

b. Menerima tembusan SK penetapan penerima Bantuan Pemerintah dari Direktorat SMK.

c. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

e. Menerima tembusan laporan, mengadministrasikan dan melakukan penyelesaian pencatatan aset ke Instansi yang terkait.

f. Serah terima aset baik bantuan berupa uang maupun barang:

1) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan

melakukan pencatatan aset bantuan bagi SMK Negeri.

2) Mengetahui Berita Acara Serah Terima Aset bagi SMK swasta.

g. Dinas Pendidikan Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan

Menurut Saeful Bahri, bantuan anggaran dari Kementerian Pendidikan pada kenyataannya nya masih saja tidak mencukupi kebutuhan SMK terbukti dengan masih banyak nya beban biaya yang harus di tanggung orang tua / wali murid, ketika anaknya bersekolah di SMK,

“Bukti di lapangan, masih banyak SMK yang meminta biaya mahal untuk siswa yang bersekolah, dengan berbagai alasan pihak SMK, sedangkan bantuan dari Kementerian Pendidikan jumlahnya sangat besar”, paparnya.

Seperti di ketahui bantuan untuk SMK dari Kementerian Pendidikan pada tahun 2021

1. SMK 7 Tangerang, Rp 2.3 Miliar, bantuan pemerintah pembangunan sekolah menengah berbasis revolusi Industri 4.0 dan kawasan prioritas nasional tahun 2021,

2. SMK 1 Anyer, Rp 2.3 miliar, bantuan pemerintah pembangunan sekolah menengah berbasis revolusi Industri 4.0 dan kawasan prioritas nasional tahun 2021,

3. SMK 3 Cilegon, Rp 2 miliar, bantuan SMK PK sektor ekonomi kreatif,

4. SMK 2 Tangerang Selatan, Rp 3.6 miliar, bantuan pengembangan pusat SMK keunggulan prioritas sektor pemesinan dan konstruksi,

5. SMK 5 Kota Serang, Rp 3.851.726.000,00- bantuan pengembangan pusat SMK keunggulan prioritas sektor pemesinan dan konstruksi,

6. SMK 1 Cikande, Rp 3.6 miliar, bantuan pengembangan pusat SMK keunggulan prioritas sektor pemesinan dan konstruksi,

7. SMK 2 Pandeglang, Rp 2.650.000.000,00- bantuan pengembangan pusat SMK keunggulan prioritas sektor pemesinan dan konstruksi dan lainnya.

Sementara itu Sekretaris Dindikbud Provinsi Banten, M. Taqwim saat dikonfirmasi siber.news menunjuk kepada Bidang SMK agar jawaban yang diberikan sesuai dengan data di lapangan,

“Ok, Bisa langsung dengan bidang SMK kang” Jawabnya ketika di konfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp.