Kecamatan Teluk Naga Sellenggarakan Musrenbang Tahun 2023 Tingkat Kecamatan Di Resto Saung Ibu

SiberNews Kabupaten Tangerang musyawarah Rencana pembangunan, Rencana kerja perangkat daerah (RKPD)Tahun 2023 kecamatan teluknaga kabupaten tangerang

Acara Musrenbang juga di hadiri camat teluknaga bpk.zam-zam Manohara, kapolsek teluknaga, Koramil teluknaga, Dewan DPRD kabupaten tangerang bpk.H kholid, bpk,cahyo sujana ubay, Bpk.Baidowi, Bpk.Barhum beserta kades-kades kepala desa kampung melayu barat bpk.subur maryono, Kepala desa kampung melayu timur Bpk.h jamalludin, kepala desa kampung besar Bpk.shalim, Kepala desa kebon cau Bpk.ahmad nur, ketua APDESI kabupaten tangerang Bpk.maskota, pada hari kamis (28-01-2022).

Menurut Dewan kholid dalam penjelasanny bahwa kita masih bisa untuk pemilihan segera mengarahkan mereka itu untuk segera melakukan pemilihan sesuai Ruang yang sudah di siapkan pemerintah daerah itu otomatis karna memang kita juga Sudah menjadi objektif publik nanti kita coba mendata ulang kembali mana-mana yang memang di anggap apa tidak sesuai peruntuhan akan melakukan panggilan ucapnya.

Dewan Barhum mengatakan usaha atau untuk yang menghuni tempat itu secara otomatis harus memberikan ya kontek regulasi jelas bahwa bangunan-bangunan liar

Di aset pemerintah mana saja bukan dari bantaran itu sifatnya sementara ya karna tidak ada hak guna pakai nya jelas rata-rata tidak ada KTP nya, maka itu perlu di butuhkan kesadaran para masyarakat yang berusaha disitu dan usaha disitu atau berdomisili disitu.Mempunyai kesadaran untuk siap di gunakan lahan itu oleh pemerintah itu, saya yakin gak ada itu retribusi secara formal saya yakin gak ada, ucap Burhan

Maka saran saya lihat pemerintah daerah setempat harus segera, kalau memang itu mengganggu,

Dari kebutuhan masyarakat kontek nya tentang penanggulan banjir kontek nya penghijauan kontek nya untuk keindahan

Saya pikir itu hak pemerintah untuk bisa manfaatkan lahan itu gak ada alasan masyarakat usaha disitu seolah-olah itu bagian dari pada Lahan dia hak guna pakai hak guna usaha ya jelas itu tanah pemerintah ketika pemerintah ingin menggunakan lahan itu maka dengan sendiri nya semua masyarakat, mau itu kapasitas nya sebagai usaha kapasitas nya sebagai hunian harus menerima jika terpakai nya lahan itu.

ada segelincir oknum menggunakan Birokrasi untuk memberi mengeluarkan ijin garap apa ada pidana nya pak, ada itu pidana nya pungli kalau ada seandai nya oknum-oknum pemerintah atau ada masyarakat yang manfaatkan itu dengan dari jatah dengan dari retribusi tapi tidak masuk dalam retribusi pemerintah protek retribusi pemerintah jelas harus ada rekening khusus diatur masuk dalam pendapatan daerah tidak ada alasan orang hebat jelasnya bisa sanki moral bisa sanki pidana tandasnya. ( Adun )