Jadi Sarang Prostitusi, Kontrakan di Kawasan Pasar Kambing Digrebek Satpol PP 
Connect with us

Jadi Sarang Prostitusi, Kontrakan di Kawasan Pasar Kambing Digrebek Satpol PP 

Peristiwa

Jadi Sarang Prostitusi, Kontrakan di Kawasan Pasar Kambing Digrebek Satpol PP 

KOTA DEPOK | Praktek prostitusi berkedok kontrakan yang selalu membuat resah masyarakat yang berada di kawasan Pasar Kambing akhirnya ditertibkan kembali oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok pada Jum’at, (15/04/2022) Pukul 23.00 WIB.

N Lienda Ratnanurdianny SH.M.HUM selaku Kasatpol PP Kota Depok bersama jajaran nya serta Dinas sosial Kota Depok melakukan giat operasi tempat prostitusi yang ada di Pasar Kambing.

Kasatpol PP Kota Depok, N Lienda Ratnanurdianny menjelaskan banyaknya laporan dari masyarakat khususnya warga sekitar Pasar Kambing dengan adanya tempat praktek prostitusi tersebut Banyak warga yang merasa resah,

“oleh karena itu Satpol PP Kota Depok melakukan operasi Yustisi berdasarkan peraturan Kota Depok No.16 tahun 2021 tentang pengawasan dan pembinaan ketertiban umum, alhasil dari kegiatan operasi tersebut pihak Satpol PP menjaring para pekerja seks komersial kurang lebih 20 orang dan lelaki hidung belang (tamu open BO) sebanyak 5 orang,” ungkap Lienda kepada awak media.

Saat Satpol PP sedang menertibkan kontrakan di wilayah pasar kambing.

Selain itu menurut salah seorang petugas dilapangan bahwa sebelum nya juga telah dilakukan penertiban serta penindakan, namun disayangkan tidak ada efek jera.

“Padahal, Satpol PP dan TNI – Polri sudah pernah menertibkan tempat tersebut pada Sabtu malam tanggal (06/02/2021), telah membawa Adel (nama samaran di Michat) dan beberapa temannya untuk dimintai keterangan di kantor Satpol PP Kota Depok, tetapi tidak membuat efek jera para PSK dan pemilik kontrakan,” ujar salah satu petugas Satpol PP.

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), pemilik kontrakan diduga sudah melanggar pasal 42 ayat(2) no 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum , pasal 506 KUHP dan pekerja seksnya telah melanggar pasal 296 KUHP.

Isi dari pasal 42 ayat(2) no 8 tahun 2007 dijelaskan ‘setiap orang dilarang’
a. Menyuruh , memfasilitasi , membujuk , memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial
b. Menjadi penjaja seks komersial
c. Memakai Jasa penjaja seks komersial.
Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp.500.000 dan paling banyak Rp.30.000.000 dan
Isi dari Pasal 506 KUHP dijelaskan:
Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Sedangkan Pasal 296 KUHP menjelaskan:
Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Tak jauh dari lokasi giat penertiban, salah seorang warga sekitar mengungkapkan harapannya agar memberi efek jera kepada para pelaku Prostitusi di Kota Depok.

“Kami meminta pihak penegak hukum Satpol PP dan TNI-Polri kota Depok, segera ambil tindakan dan memberi efek jera kepada PSK dan pemilik kontrakan, yang kedapatan tangan melakukan kegiatan prostitusi.” pungkasnya. (Red)

Siber Hukum & Kriminal

To Top
Kirim Pesan
Terimakasih Atas Informasinya, Kami akan menjaga identitas pemberi informasi