HNSI Serang Minta Dirjend PSDKP Segera Stop Reklamasi Milik PT GANDASARI

SIBERNEWS.COM – SERANG | Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia kabupaten serang mendatangi Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada jumat (03/05/2024)

Hal itu dilakukan untuk meminta kementerian kelautan dan perikanan melalui Dirjend Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) segera melakukan penghentian kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT. Gandasari Energi diwilayah Bojonegara

Melalui surat dengan dilampiri dokumen bukti-bukti, Serta diterima langsung oleh Direktur Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan diruangannya.

Menurut ketua HNSI Kab Serang, Sabihis mengatakan bahwa kegiatan reklamasi PT Gandasari Energi itu dinilai lebih banyak merugikan masyarakat sekitar

“Adanya kegiatan reklamasi tersebut lebih banyak merugikan masyarakat dan Nelayan Sekitar, Pasalnya sudah banyak permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kegiatan tersebut. Ungkapnya

Lebih lanjut kata Sabihis, salah satunya adalah terkait masyarakat sekitar dan Nelayan Terdampak akibat Konsentrasi Pencemar dan Peningkatan Kadar Pencemar di Sekitar Jalur Pengangkutan Akibat Kegiatan Konstruksi

“Kemudian dampak penurunan kualitas udara, Peningkatan kebisingan, Penurunan pendapatan nelayan sekitar yang sangat drastis, dan juga parahnya kemacetan yang terjadi di pintu keluar masuk kendaraan projek reklamasi. Terangnya kepada media

Sabihis menyebut bahwa kegiatan reklamasi oleh PT. Gandasari Bojonegara kabupaten serang yang sampai saat ini masih berjalan akan menimbulkan dampak negatif dari reklamasi

“Seperti rusaknya hutan mangrove, meningkatnya intensitas banjir, meningkatnya pencemaran perairan pesisir, menurunnya pendapatan nelayan dan terjadinya pengangguran di kalangan nelayan. Sambungnya

“Kami sebagai himpunan nelayan kabupaten serang mengkhawatirkan potensi dampak yang ditimbulkan dari reklamasi PT. Gandasari ini, namun tidak memiliki kekuatan terhadap pengambilan keputusan

Kami memperhitungkan social cost dan environmental cost akibat sampingan reklamasi tersebut

Selama berjalannya reklamasi PT. Gandasari juga menimbulkan polemik masyarakat terdampak

Kami sadar reklamasi bukan kegiatan yang dilarang, namun bila kerugian yang ditimbulkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh saya pikir perlu dikaji ulang

Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan kajian lebih kritis terhadap rencana reklamasi PT. Gandasari

“Apabila kerugian yang ditimbulkan lebih besar dari keuntungan yang diperoleh, Maka sebaiknya dilakukan peninjauan ulang terhadap rencana ini. Tegasnya

Masih kata sabihis, proyek ini harus diberikan pendampingan advokasi bagi masyarakat nelayan untuk melindungi hak- hak mereka sesuai aturan perundang undangan

Dengan berdasarakan pada hak-hak sumber daya alam masyarakat hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini pada hakikatnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia

Juga diatur oleh Permenkkp No.18/permen-kp/ tahun 2016 tentang jaminan perlindungan atas resiko kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam

Tak hanya itu, bahkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Serang

“Apakah Pemerintah Provinsi Banten, KSOP Kelas I Banten, Dan Kepolisian Wilayah Banten hanya duduk diam atau bahkan tutup mata adanya permasalahan ini. Tutupnya (RLS-BA)