GMAKS Desak Bupati Lebak Turun Tangan Tindak Proyek “Asal Jadi” di Dinas PUPR dan Pejabat Arogan

Lebak

siber.news – Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri, secara resmi mendesak Bupati Lebak, Moch. Hasbi Jayabaya, untuk segera turun tangan menuntaskan polemik proyek jalan di Cihara senilai Rp7,3 Miliar.

Persoalan ini dinilai bukan sekadar masalah infrastruktur teknis, melainkan menyangkut tanggung jawab moral kepemimpinan Bupati dalam menjaga kepercayaan publik yang mulai terkikis akibat dugaan pengerjaan proyek yang asal-asalan.

Saeful Bahri menegaskan bahwa anggaran miliaran rupiah tersebut adalah murni uang rakyat yang seharusnya dikelola dengan penuh integritas, bukan justru diduga menjadi ajang “bancakan” oleh oknum-oknum tertentu.

Kondisi ini kian memanas setelah Plt Kepala Dinas PUPR Lebak menunjukkan sikap yang dinilai arogan dan terkesan enggan memberikan penjelasan saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai temuan penyimpangan di lapangan.

Bagi GMAKS, sikap antikritik dari pejabat publik di bawah kepemimpinan Moch. Hasbi Jayabaya adalah sinyal buruk bagi transparansi pemerintahan yang seharusnya melayani, bukan justru menghindari pengawasan sosial.

Saeful Bahri meminta Bupati Lebak tidak ragu melakukan evaluasi total, termasuk memberikan sanksi tegas hingga pencopotan jabatan bagi pihak yang terbukti menghambat arus informasi dan merusak kualitas pembangunan daerah.

Ketegasan Moch. Hasbi Jayabaya kini dinantikan oleh masyarakat luas sebagai bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak tidak memberikan ruang bagi praktik kolusi yang merugikan hajat hidup orang banyak.