Dugaan “Proyek Siluman” Menguat, DLH Kota Tangerang Bungkam Soal Rencana Pengadaan 2025-2026

Tangerang,

siber.news – Sikap diam Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang terhadap surat klarifikasi Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAKS) Tangerang Raya mulai menimbulkan kecurigaan publik. Hingga saat ini, instansi tersebut belum memberikan respons apa pun terkait rencana pengadaan tahun 2025-2026 yang dipertanyakan.

​Koordinator GMAKS Tangerang Raya, Holida Nuriah ST, menegaskan bahwa ketidakpastian ini memicu spekulasi miring adanya ketidakberesan dalam perencanaan anggaran besar tersebut. Bungkamnya pihak dinas justru memperkuat dugaan adanya informasi yang sengaja ditutup-tutupi dari pantauan masyarakat luas.

​Publik kini bertanya-tanya mengapa sebuah instansi pemerintah begitu sulit untuk memberikan jawaban sederhana. Menurut Holida Nuriah ST, transparansi yang seharusnya menjadi landasan utama pelayanan publik di Kota Tangerang seolah-olah hanya menjadi slogan kosong tanpa bukti nyata di lapangan.

​Ketertutupan informasi ini memicu rumor mengenai potensi adanya “proyek siluman” yang sedang digarap secara sepihak. Jika perencanaan tersebut bersih dan sesuai prosedur, seharusnya DLH tidak perlu merasa alergi terhadap pertanyaan resmi yang diajukan oleh organisasi masyarakat.

​Holida Nuriah ST menilai sikap abai ini adalah bentuk pelecehan terhadap keterbukaan informasi publik di daerah. Diamnya pihak DLH menunjukkan lemahnya komitmen birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kota Tangerang.

​Selain itu, lambatnya respons ini mencerminkan buruknya manajemen komunikasi di tubuh DLH Kota Tangerang saat ini. Seharusnya, setiap surat masuk dari elemen masyarakat segera ditanggapi agar tidak menimbulkan bola liar yang merugikan citra instansi di mata warga.

​Kini, desakan agar Wali Kota Tangerang segera mengevaluasi kinerja pimpinan DLH semakin menguat di lapangan. Holida Nuriah ST menyatakan bahwa pejabat yang tidak mampu bersikap transparan hanya akan membebani reputasi pemerintah daerah di hadapan para pegiat anti-korupsi.

​Masyarakat menanti keberanian DLH Kota Tangerang untuk membuka data rencana pengadaan tersebut secara gamblang. Jika tetap memilih bungkam, tudingan adanya praktik “main mata” dalam anggaran 2025-2026 akan semakin sulit untuk dibantah oleh pihak dinas.