Berita hari ini
Dugaan Pelanggaran Hak Pekerja dan Legalitas Perizinan PT Leno Furnitur Indonesia di Kawasan PT Pan Brothers Disorot
Tangerang,
siber.news – Aktivitas PT Leno Furnitur Indonesia yang berada di kawasan PT Pan Brothers di wilayah Jatiuwung, yang disebut telah berjalan sekitar tiga bulan setelah berpindah dari gudang di kawasan Kalideres, mulai menuai sorotan tajam.
Berdasarkan informasi yang diterima awak media, keluhan mengenai sistem pengupahan, lembur panjang, ketiadaan kontrak kerja, hingga tanda tanya besar soal legalitas perizinan operasional mencuat dari kalangan pekerja di bagian warehouse.
Dari keterangan yang dihimpun awak media, sekitar 50 karyawan di bagian warehouse tersebut dipekerjakan dengan gaji pokok yang disebut hanya Rp3 juta. Kondisi itu dinilai semakin memberatkan karena setiap bulan diklaim terdapat potongan tidak jelas hingga mendekati Rp400 ribu.
Selain persoalan gaji pokok dan potongan, tarif lembur pekerja juga dikeluhkan hanya dipatok Rp15 ribu per jam. Padahal, waktu lembur disebut kerap berlangsung hingga dini hari, mulai pukul 03.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB.
Dari sisi skema ketenagakerjaan, para pekerja di bagian warehouse tersebut diketahui tidak dibayarkan langsung oleh PT Leno Furnitur Indonesia. Pembayaran gaji dan penempatan mereka disebut melalui perusahaan outsourcing bernama PT Anaba Indonesia.
Persoalan semakin pelik lantaran para pekerja mengaku tidak mengantongi salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun kontrak kerja yang jelas. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima awak media, muncul cerita adanya pekerja yang diberhentikan sepihak tanpa melalui mekanisme surat peringatan seperti SP 1 maupun SP 3.
Aspek jaminan sosial dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi catatan kritis. Pekerja menyebut hak BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, sementara seragam dan Alat Pelindung Diri (APD) kerja dinilai tidak tersedia, dan penanganan kecelakaan kerja hanya mengandalkan perlengkapan P3K.
Tak hanya soal hak normatif buruh, legalitas perizinan operasional PT Leno Furnitur Indonesia di lokasi tersebut juga dipertanyakan. Perusahaan yang bergerak di bidang furnitur, menerima kiriman barang dari kontainer, menyimpannya di gudang, dan memasarkannya melalui e-commerce itu disebut memanfaatkan sebagian gedung di kawasan PT Pan Brothers, sementara sebagian lainnya masih beroperasi.
Penggunaan fasilitas di lingkungan kawasan PT Pan Brothers—yang sebelumnya dikenal dengan produksi jaket atau kemeja—memunculkan sorotan terkait kelengkapan izin usaha, izin pergudangan, hingga kesesuaian tata ruang dan peruntukan bangunan dari instansi pemerintah berwenang. Sejauh ini, kejelasan legalitas serta izin resmi pemerintah bagi PT Leno Furnitur Indonesia untuk menjalankan aktivitas logistik dan penjualan daring di lokasi tersebut belum terkonfirmasi secara terbuka.
Di sisi lain, berdasarkan informasi yang diterima awak media, pekerja juga mengungkapkan bahwa kontak pihak manajemen maupun HRD dari perusahaan outsourcing tidak dimiliki oleh para pekerja di lapangan. Kondisi tersebut membuat akses komunikasi dan pertanggungjawaban atas hak-hak pekerja kian buram.
Situasi yang dikeluhkan para pekerja perantau tersebut memicu desakan agar ada langkah nyata, baik melalui sorotan publik maupun pemeriksaan langsung ke lapangan. Pekerja berharap adanya pengawasan ketat agar hak-hak dasar mereka tidak terus terabaikan.
Melihat rentetan dugaan pelanggaran hak normatif ketenagakerjaan hingga keraguan atas legalitas perizinan operasional, dorongan agar instansi terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), dinas perizinan, serta aparat penegak hukum melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pemeriksaan menyeluruh kian menguat. Langkah tegas dinilai mendesak agar kepatuhan hukum serta perlindungan pekerja di kawasan industri Jatiuwung tidak terabaikan.
Hingga berita ini disusun, pihak manajemen PT Leno Furnitur Indonesia, PT Anaba Indonesia, maupun pengelola kawasan PT Pan Brothers belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan pekerja, skema outsourcing, serta status legalitas perizinan aktivitas di lokasi tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.






