Dugaan Monopoli Anggaran Iklan Rp606 Juta di BKPSDM Kota Serang, GMAKS Siap Bersurat ke Wali Kota dan Dewan Pers

SERANG, Siber.news – Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) menyoroti dugaan praktik monopoli dalam pengalokasian anggaran kegiatan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang. Alokasi anggaran senilai total Rp606 juta tersebut disinyalir hanya dikuasai oleh salah satu media cetak di Banten.

Ketua GMAKS, Saeful Bahri, menegaskan bahwa secara hukum dan regulasi, anggaran belanja publikasi media di instansi pemerintah tidak boleh dimonopoli oleh satu perusahaan media. Menurutnya, pemusatan alokasi anggaran pada satu pihak mencederai asas transparansi, keadilan, dan persaingan usaha yang sehat.

“Pengalokasian anggaran yang tidak adil melanggar prinsip kepemerintahan yang bersih. Dalam waktu dekat, kami akan melayangkan surat resmi kepada Wali Kota Serang, Inspektorat Kota Serang dan Dewan Pers agar membuka data alokasi anggaran belanja media senilai Rp606 juta tersebut secara transparan ke publik,” ujar Saeful dalam keterangannya.

Berdasarkan penelusuran data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), alokasi total Rp606.000.000 tersebut terbagi ke dalam 8 paket kegiatan APBD tahun anggaran 2026, yakni:

•  Publikasi Media Cetak (Kode RUP: 67352355) – Rp237.600.000 (Pengadaan Langsung, Jan 2026)
• Publikasi TV Lokal (Kode RUP: 67348570) – Rp100.000.000 (Pengadaan Langsung, Jan 2026)
• Publikasi Media Online (Kode RUP: 67348825) – Rp58.400.000 (E-Purchasing, Jan 2026)
• Publikasi Media Cetak (Kode RUP: 67352345) – Rp50.000.000 (Pengadaan Langsung, Apr 2026)
• Pembuatan Video Konten (Kode RUP: 67454584) – Rp50.000.000 (E-Purchasing, Jun 2026)
• Pembuatan Video Profil (Kode RUP: 67348707) – Rp50.000.000 (E-Purchasing, Jan 2026)
• Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Kode RUP: 67349833) – Rp35.000.000 (Pengadaan Langsung, Jan 2026)
• Publikasi Media Cetak (Kode RUP: 67348046) – Rp25.000.000 (Pengadaan Langsung, Jan 2026)

Saeful mengingatkan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara tegas melarang persekongkolan atau tindakan diskriminatif yang mengarah pada penguasaan pasar. Selain itu, Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 mewajibkan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara terbuka, adil, dan tidak diskriminatif.

“Pemerintah melalui LKPP dan Dewan Pers telah mendorong mekanisme belanja media menggunakan E-Purchasing via E-Katalog agar seluruh perusahaan pers yang memenuhi syarat mendapat kesempatan setara. Jika ada indikasi pengondisian atau pemusatan paket anggaran untuk menguntungkan pihak tertentu tanpa dasar teknis yang sah, itu masuk kategori persekongkolan vertikal yang memiliki konsekuensi pidana korupsi maupun sanksi dari KPPU,” tegas Saeful.