Berita hari ini
Dugaan Ketidakjelasan Status Kerja, Upah di Bawah UMK, hingga Denda Terlambat di PT Mitra Bangunan Abadi Disorot
KABUPATEN TANGERANG,
siber.news — Seorang sumber yang merupakan salah satu karyawan dan meminta identitasnya dirahasiakan mengadu ke media terkait dugaan ketimpangan ketenagakerjaan di PT Mitra Bangunan Abadi. Perusahaan distributor pipa yang berlokasi di Jalan Raya Legok, Karawaci, dekat samping bengkel body repair RHD, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ini tercatat memiliki sekitar 71 pekerja yang terdaftar di BPJS.
Sumber mengungkapkan, sebagian besar karyawan telah mengabdi lebih dari tiga tahun namun belum memperoleh kepastian status kerja. Pekerja hanya menandatangani dokumen di awal masa pelatihan tiga bulan pertama tanpa kejelasan lanjutan apakah berstatus kontrak (PKWT) atau karyawan tetap (PKWTT).
Padahal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur secara tegas syarat sah PKWT dan PKWTT. Hubungan kerja yang tidak memenuhi syarat PKWT secara hukum berubah menjadi PKWTT.
Selain status kerja, besaran gaji yang diterima pekerja juga dikeluhkan masih berada di bawah standar upah minimum. Menurut pengakuannya, gaji pokok yang diterima pekerja bersifat variatif dengan rata-rata di kisaran Rp2,5 juta, serta total penerimaan bagian gudang berkisar antara Rp2,8 juta hingga Rp3,5 juta per bulan.
Nominal tersebut jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2026 sebesar Rp3.100.881,40 maupun Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tangerang Tahun 2026 sebesar Rp5.210.377,00 per bulan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025.
Ketentuan dalam Pasal 88B hingga Pasal 88E UU Cipta Kerja serta PP Nomor 36 Tahun 2021 jo. PP Nomor 49 Tahun 2025 secara tegas melarang pengusaha membayar upah di bawah upah minimum. Regulasi tersebut juga mewajibkan penyusunan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.
Sumber juga menyoroti ketiadaan slip gaji serta rincian komponen upah yang dinilai tidak seragam antarpekerja meski masuk kerja secara bersamaan. Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah serta memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian penerimaan kepada pekerja.
Keluhan lain yang disampaikan adalah penerapan potongan denda sebesar Rp10.000 apabila pekerja terlambat satu menit masuk kerja. Kebijakan potongan tersebut dirasakan memberatkan di tengah tingkat upah yang masih di bawah ketentuan minimum.
Merujuk PP Nomor 36 Tahun 2021, pemotongan upah oleh pengusaha hanya sah apabila diatur secara jelas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Penerapan denda tanpa dasar tertulis yang sah berpotensi menyalahi aturan perlindungan upah.
Menanggapi kondisi tersebut, Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Tangerang Raya menilai kepastian status kerja, upah minimum, slip gaji, serta aturan potongan upah merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan. GMAKS Tangerang Raya mendorong dinas pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan agar hak pekerja terlindungi.
Meski demikian, sumber mengakui pembayaran gaji ditransfer melalui rekening perusahaan dan kepesertaan BPJS dibayarkan rutin setiap awal bulan. Kewajiban kepesertaan jaminan sosial ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Hingga berita ini diturunkan, pihak HRD PT Mitra Bangunan Abadi bernama Devika yang dihubungi media belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi atas berbagai keterangan tersebut.
(Red)






