Dugaan Indikasi Konflik Kepentingan IKWAL dan Plt Kadis PUPR Lebak

Lebak,

siber.news | Ketua IKWAL, Adok, memberikan keterangan resmi mengecam dugaan pemerasan terhadap Plt Kadis PUPR Lebak, H. Dade Yan Apriandi. Ia menyebut tindakan oknum berinisial BDRI yang diduga meminta uang Rp10 juta pada percakapan pertama dan Rp50 juta pada kedua telah melanggar kode etik. Pernyataan ini muncul saat DPUPR Lebak sedang disorot terkait proyek jalan.

Namun, keterangan resmi Adok tersebut kini dibarengi indikasi kedekatan hubungan antara organisasi dan pejabat terkait. Berdasarkan Voice Note seorang yang mengaku sebagai anggota IKWAL, muncul dugaan bahwa H. Dade menjabat sebagai Pembina di internal IKWAL. “Pak Haji Dade ini pembina IKWAL,” ujarnya dalam rekaman tersebut.

Selain jabatan, seorang yang mengaku sebagai anggota IKWAL itu juga membeberkan adanya dugaan bantuan fasilitas. Katanya, kantor sekretariat IKWAL berdiri di atas lahan pribadi pemberian sang Plt Kadis. “Tanahnya dikasih sama dia, tanah pribadinya,” ujarnya lagi, yang memicu pertanyaan soal kemandirian organisasi.

Kondisi ini memicu indikasi pertanyaan mengenai objektivitas organisasi pers yang diduga menerima fasilitas dari pejabat yang seharusnya diawasi. Muncul penilaian apakah sikap organisasi murni demi marwah profesi atau karena faktor hubungan pembina. Hal ini menciptakan kesan adanya keterikatan antara pihak IKWAL dan pejabat terkait.

Dalam keterangan resminya, Adok meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga proses hukum terhadap BDRI selesai. Ia berharap kejadian ini tidak memberi stigma negatif bagi profesi wartawan di Lebak. Pihaknya menyatakan akan terus memantau persoalan ini agar fungsi kontrol sosial tetap berjalan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum mendapatkan keterangan resmi dari Ketua IKWAL soal kebenaran Plt Kadis PUPR Lebak sebagai pembina dan pemberi lahan sekretariat. Kasus ini memperlihatkan dugaan batasan yang tipis antara kemitraan organisasi dan instansi pemerintah di tengah sorotan publik terhadap proyek infrastruktur.