Dugaan Bancakan Proyek Jalan Cihara Rp7,3 Miliar, Dinas PUPR Lebak Kompak Bungkam

Lebak,
siber.news | Kualitas proyek rekonstruksi jalan Sukahujan-Cigemblong di Kecamatan Cihara kembali menuai kritik tajam. Proyek yang menelan anggaran APBD senilai Rp7,3 miliar tersebut dinilai tidak maksimal karena sudah ditemukan adanya kerusakan fisik meski pengerjaannya terhitung baru.

Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri, menyatakan keprihatinannya atas kondisi jalan yang sudah retak dan terdapat rongga di bawah lapisan beton. Menurutnya, hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara pengerjaan di lapangan dengan spesifikasi teknis yang direncanakan.

“Kami sangat menyayangkan pengerjaan jalan dengan anggaran besar ini. Kondisi retakan dan pondasi yang tidak padat menunjukkan bahwa mutu pekerjaan sangat rendah dan terkesan asal-asalan,” ujar Saeful Bahri kepada media, Minggu (22/02).

Ia menduga adanya pengurangan volume material dalam proses pembangunan jalan tersebut. Saeful mengkhawatirkan daya tahan jalan tidak akan bertahan lama sehingga anggaran miliaran rupiah dari pemerintah daerah menjadi tidak efektif untuk kepentingan masyarakat.

Pihak GMAKS juga menyoroti kurangnya transparansi dari pihak terkait mengenai kendala teknis di lapangan. Saeful menilai, koordinasi dan pengawasan dari dinas terkait terhadap kontraktor pelaksana, CV Putra Jaya Kusumah, nampaknya belum berjalan optimal.

“Seharusnya ada pengawasan ketat dari pihak dinas agar kontraktor bekerja sesuai aturan. Jika dibiarkan seperti ini, masyarakat yang akan dirugikan karena infrastruktur yang dibangun tidak berkualitas,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Lebak, ketika dimintai tanggapan melalui pesan singkat mengenai keluhan warga dan kritik dari aktivis ini, tidak merespon hingga berita ini diterbitkan. Sikap diam tersebut menambah daftar panjang bungkamnya jajaran dinas terkait masalah ini.

Saeful berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat memberikan perhatian terhadap proyek ini. Ia mendorong adanya pemeriksaan fisik secara independen untuk memastikan apakah ada kerugian negara dalam pelaksanaan proyek jalan tersebut.

GMAKS menyatakan akan terus memantau perkembangan di lapangan hingga ada perbaikan nyata. “Kami meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait agar uang rakyat digunakan dengan semestinya untuk hasil pembangunan yang layak,” pungkasnya.