[metaslider id="20825"]DPRD Kota Serang Diancam Demo Massa Karena Tidak Koperatif
Connect with us

DPRD Kota Serang Diancam Demo Massa Karena Tidak Koperatif

DPRD Kota Serang Diancam Demo Massa Karena Tidak Koperatif

Berita hari ini

DPRD Kota Serang Diancam Demo Massa Karena Tidak Koperatif

 Serang, siber.news | Kecewa Sikap Ketua DPRD Kota Serang dinilai slow response terhadap Ormas Laskar Merah Putih Indonesia dan Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), pasalnya permohonan Audiensi terkait pemasalahan dugaan atas Pusat Pemerintahan Kota Serang yang diduga belum mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB) yang serta belum adanya serah terima aset, selain itu juga ada beberapa permasalahan yang ada pada Dinas PUPR kota Serang.

 

Ketua DPRD kota Serang Budi Rustandi,   dinilai tidak koperatif saat masyarakat akan mencoba beraudiensi berkaitan dengan beberapa permasalahan yang menyangkut pembangunan kota Serang. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat permohonan audiensi yang tidak diindahkannya bahkan sama sekali tidak mendisposisikan surat walau 10 hari lamanya surat dikirim.

 

Hal ini dikatakan, Drs. Junaedi Ketua Markas Cabang Kota Serang LMPI Selasa (15/3) di Gedung DPRD kota Serang. Pihaknya juga menambahkan, kehadiran kami disini selaku masyarakat kota Serang yang ingin melakukan audiensi besama wakil wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat kota malah enggan bertemu.

 

“ Perihal Audiensi ini kedua kalinya kita  meminta Audiensi dengan mereka tapi tetap tidak mengindahkan,” jelas Junaedi.

 

Sementara di tempat yang sama Humas DPRD kota  Serang Yuki Setiawan memohon maaf pada peserta Audiensi, karena pihaknya masih belum mendapat disposisi dari Ketua Dewan.

 

“Biasanya kita menerima audiensi dari pihak manapun, mungkin saja Ketua belum bisa menentukan kesediaan waktunya untuk beraudiensi,” ujar Yuki.

 

Ia memohon maaf atas kejadiaan ini, ia juga mengaku jika tadi pagi pihaknya menerima dari OPD PUPR yang mempertanyakan hal audiensi dengan GMAKS dan LMPI, pungkasnya.

 

Terpisah dikatakan Saeful Bahri Ketua Umum GMAKS mengatakan, DPRD seharusnya peka terhadap masyarakat yang sama sama memiliki fungsi sosial kontrol terhadap pembangunan kota Serang, pasalnya dengan adanya hearing atau audien ini bisa memberikan input positip terhadap kinerja para wakil rakyat untuk membangun kota Serang madani ini.

 

“Kami sangat menyesalkan sikap Ketua DPRD yang dinilai tidak respon terhadap masyarakat”,tegasnya.

 

Ia juga menambahkan, pihaknya kini merasa kecewa dengan menempuh aturan kita telah bersurat untuk melakukan hearing atau audiensi tetapi dengan apapun alasannya kita beranggapan jika mereka (DPRD-red) mengabaikan hal ini.

 

“Kita akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat dalam waktu dekat ini, dengan harapan melalui penyampaian aspirasi masyarakat dimuka umum para Dewan Dewan yang terhormat akan mendengar aspirasi masyarakatnya,” kata Ketum GMAKS. (dd-siber)

 

 

 

Siber Hukum & Kriminal

To Top
Kirim Pesan
Terimakasih Atas Informasinya, Kami akan menjaga identitas pemberi informasi