[metaslider id="20825"]DPRD Banten dan Pemkab Serang Sepakat Percepat Pembangunan Puspemkab
Connect with us

DPRD Banten dan Pemkab Serang Sepakat Percepat Pembangunan Puspemkab

Berita Terkini

DPRD Banten dan Pemkab Serang Sepakat Percepat Pembangunan Puspemkab

Banten, Sibernews I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyepakati upaya percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten atau Puspemkab Serang. Upaya itu terungkap saat Reses Anggota DPRD Provinsi Banten asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Serang yakni Fahmi Hakim, Ubaidillah dan Ishak.

Mereka di terima langsung oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Sekretaris Daerah (Sekda), Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Asisten Daerah (Asda) I Nanang Supriatna, Asda II Hamdani, Asda III Ida Nuraida dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pendopo Bupati pada Kamis, 24 Februari 2022.

DPRD Banten dan Pemkab Serang Sepakat Percepat Pembangunan Puspemkab

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, bahwa reses Anggota DPRD Banten Dapil Kabupaten Serang mendiskusikan bersama terkait informasi pembangunan di Kabupaten Serang. Karena para Anggota DPRD Banten juga turun kelapangan ke setiap kecamatan apa yang menjadi saran, masukan, laporan masyarakat di rangkum oleh DPRD.

“Sedangkan terkait rencana pembangunan Provinsi Banten yang ada di Kabupaten Serang kami sudah mendapat informasinya, dan yang di rencanakan akan di lakukan Pemda Kabupaten Serang juga kami sampaikan,”ujar Tatu usai menerima reses.

Pada intinya, sebut Tatu, Pemkab Serang ingin ada sinergitas pembagunan Puspemkab supaya ini bisa segera selesai. Bahkan, pihaknya juga menyampaikan karena kalau hanya mengandalkan anggaran APBD Kabupaten Serang akan memakan waktu cukup lama.

“Nah tadi sepakat dalam diskusi bahwa Pemda Kabupaten Serang di bantu secara fisik pembangunannya juga dari provinsi, jadi tidak dalam bentuk anggaran. Dari provinsi juga ikut membantu membangun gedung, DED (Detail Engineering Design) untuk Puspemkab juga kita serahkan,”terangnya.

Lebih jelas, Tatu juga menyebutkan, khusus untuk tahun 2023 Anggota DPRD Banten Dapil Kabupaten Serang ingin membantu membangun gedung DPRD Kabupaten Serang di Puspemkab di Kecamatan Ciruas dan Kragilan. “Supaya apa, supaya kegiatan paripurna ini sudah disana, jadi pemerintahan sudah sebagian terlaksana disana (Puspemkab),”ungkapnya.

Sedangkan untuk Tahun 2022, lebih lanjut Tatu menyebutkan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (Perkim) Kabupaten Serang membangun sebanyak empat (4) gedung. Diantaranya, dua gedung menggunakan dana APDB Kabupaten Serang, dan dua bangunan dari Bantuan Gubernur (Bangub) sebesar Rp30 miliar. “Mudah-mudahan dengan ada kebersamaan pelaksanaannya ini bisa cepat selesai,”ucapnya.

Senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim. Kata dia, kaitan dengan persiapan anggaran Tahun 2023 pihaknya sudah menyampaikan keinginan Pemkab Serang dalam hal Bupati Ratu Tatu Chasanah, sekda dan para kepala OPD bahwasanya mereka sedang merampungkan DED Puspemkab. Karenanya, Bantuan Keuangan (Benkeu) atau Bangub di dorong sepenuhnya untuk percepatan pembanguan puspemkab. “Nah kami merespon itu yang di inginkan Ibu Bupati terkait puspemkab agar segera terwujud,”ujarnya.

Fahmi mengaku, sebagai Anggota DPRD Banten yang mewakili Kabupaten Serang pun sudah menyampaikan yang pertama tahun 2023 mendatang akan mengintervensi jalan masuk ke puspemkab. Yang kedua pihaknya meminta DED gedung DPRD Kabupaten Serang dengan mengundang Bappeda dan Dinas Perkim, dan Komisi IV DPRD Kabupaten Serang untuk di konsolidasikan dengan Perkim dan DPU Banten.

“Tujuannya untuk mensinkronkan DED ini agar masuk SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) hari ini, dan kami akan intervensi di Tahun 2023 bahwa gedung DPRD Kabupaten Serang di puspemkab Insya Allah DPRD Banten yang akan bangun,”ungkap Fahmi.(Ddsiber/Kominfo Kabupaten Serang)

Klik Disini
Advertisement
Baca juga...

Siber Hukum & Kriminal

To Top
Kirim Pesan
Terimakasih Atas Informasinya, Kami akan menjaga identitas pemberi informasi