Diduga Salurkan Nasi Mentah, Yayasan Insan Persada Bahagia Dikritik KMKC

Lebak

siber.news- Keluarga Mahasiswa Kecamatan Cileles (KMKC) memberikan kritik tajam terhadap penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu TK di Desa Cikareo. Hal ini menyusul adanya temuan nasi yang dibagikan kepada anak-anak diduga masih dalam kondisi mentah.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Bidang Advokasi Kemasyarakatan KMKC pada Kamis, 5 Februari 2026. Mereka menilai kualitas pengerjaan program di lapangan sangat mengecewakan dan tidak memperhatikan faktor kelayakan konsumsi.

Yayasan Insan Persada Bahagia, yang merupakan mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN), menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas operasional Dapur MBG tersebut. Namun, temuan nasi mentah ini memicu keraguan publik atas profesionalitas yayasan dalam mengelola program negara.

Restu Hidayat selaku perwakilan KMKC menyebutkan bahwa kejadian ini sangat miris karena terjadi di lingkungan sekolah Taman Kanak-kanak. Menurutnya, nasi yang belum matang berisiko mengganggu kesehatan pencernaan siswa yang masih kecil.

Mahasiswa menilai insiden ini menunjukkan lemahnya kontrol kualitas pada Dapur MBG milik Yayasan Insan Persada Bahagia. Proses pengolahan makanan dianggap dilakukan secara terburu-buru tanpa pengawasan yang memadai.

KMKC mendesak agar aktivitas Dapur MBG yang dikelola yayasan tersebut segera dihentikan untuk sementara. Mereka meminta dilakukan audit terhadap cara kerja mitra BGN ini sebelum penyaluran dilanjutkan kembali ke sekolah-sekolah lain.

Selain penghentian operasional, mahasiswa menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi makanan di Kecamatan Cileles. Hal ini diperlukan guna memastikan bahwa anggaran besar dari pemerintah tidak terbuang untuk makanan yang tidak layak.

Yayasan Insan Persada Bahagia diminta untuk lebih transparan mengenai mekanisme pengawasan mutu di Dapur MBG mereka. KMKC menekankan bahwa sebagai mitra lembaga nasional, yayasan seharusnya memiliki standar kerja yang jauh lebih tinggi.

Pihak KMKC menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan membuka posko aduan bagi warga di desa lain. Mereka tidak ingin kejadian serupa di Dapur MBG terulang kembali dan merugikan masyarakat penerima manfaat.

Jika tidak ada tindakan tegas atau perbaikan nyata dari pihak yayasan, KMKC berkomitmen untuk menempuh jalur hukum. Laporan resmi akan disiapkan sebagai bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam mengawasi program pemerintah di daerah.