BPJS Ketenagakerjaan Minta Pemerintah Bersungguh – Sungguh Tingkatkan Target

Banten, Siber I  Mungkin ada yang belum mengenal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan adalah instrumen baru pengganti Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) yang sudah kita kenal sebelumnya sebagai alternatif dari asuransi sosial para pekerja.

Dengan adanya Asuransi Sosial Para Pekerja, Kepada seluruh Stackhholder diminta untuk membantu mensosialisasikan bahwa pentingnya perlindungan diri, Didin haryono Kepala BPJS ketenagakerjaan Serang mengungkapkan, bahwa  evaluasi menurut hemat  dalam subtansinya adalah pada komitmen bersama semua stakeholder, pemerintah dalam hal melaksanakan harus sungguh – sungguh pada komitmen yang sudah dibuat, yang dapat memerintahkan dalam hal itu ialah Gubernur, yang akan diikuti oleh, Bupati dan Walikota agar kepesertaan di Banten mencapai Universal coverege.

“BPJS ketenagakerjaan diamanahi untuk melindungi melayani, para kerja baik formal maupun informal dari kecelakaan kerja, Kematian, hari tua dan pensiun persoalan y ialah bagaimana kepesertaan Di banten ini mencapai universal coverege, bisa dikatakan belum mencapai target, peraturannya sudah jelas, Undang – Undang ada, Peraturan Pemerintah (PP) ada, tinggal bagaimana melaksanakan komitmen untuk melaksanakan aturan itu, niat melaksanakan dengan sungguh – sungguh, Kan persoalannya kesitu, ikhlas, koordinasi, komunikasi,”  ungkapnya usai Penandatanganan MOU dan focus group discussion (FGD) BPJS bersama Disnaker Provinsi Banten. Di kantor Disnaker Banten, Kamis, (4/3/2021)

Lebih lanjut Didin mengungkapkan, sebenarnya jika sudah ada komitmen niat yang tulus itu semua adalah tanggung jawab bersama untuk  menjadikan seluruh pekerja di Banten memiliki perlindungan diri, sesuai dengan misi Banten itu adalah bagaimana Masyarakat Banten sehat, Masyarakat Banten sejahtera, jika Gubernur paling depan mengumandangkan itu, dirinya mengira, seluruh akan tercapai walau tidak 100 Persen (%), tetapi angka kenaikan dipastikan signifikan.

“menurut  saya, terkait komitmen itu sudah ada, namun, perlu di tingkatkan, kalau di Banten gubernur untuk memerintahkan pemerintah harus sungguh-sungguh, perlu ditingkatkan, karena Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)  perusahaan besar menengah tidak bisa masuk,  pada perusahaan kecil, ada dinas terkait yang bisa memerintahkan,” tegasnya.

Adanya hal pencapaian target Deputi Direktur BPJS Kantor Wilayah (Kanwil) Banten Eko Nugriyanto menjelaskan,  Memorandum OF Understanding  (MOU)  dilaksanakan setiap tahun dengan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, terkait dengan perlindungan jaminan sosial khususnya ketenagakerjaan.

“Untuk tenaga kerja yang ada di wilayah Banten, setiap tahun Kita lakukan evaluasi, terkait dengan MOU ini, kami merumuskan rencana kerja bersama  untuk terkait sosialisasi , pengawasan, pada perusahaan – Perusahaan yang memang belum patuh terkait dengan norma  jaminan sosial khususnya adalah ketenagakerjaan,” Jelasnya.

Terkait adanya MOU tersebut Eko berharap, supaya bisa optimal terkait penyelenggaraan jaminan sosial yang ada di banten khususnya ketenagakerjaan, diantaranya perusahaan yang wajib belum daftar, perusahaan yang masih sebagian upahnya, sebagian tenaga kerjanya sebagian programnya, contohnya salah satu perusahaan harusnya   daptar 4 program, namun baru daftar 3 program.

Untuk Pencapaian target, Eko mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, masih ada, dari statistik itu kan angkatan di Banten itu pekerja sekitar 5 jutaan terbagi pekerja formal dan pekerja informal, untuk pekerja formal dari data BPS sekitar ada 2 jutaan yang baru terdaftar sekitar 1,3 jutaan, masih ada kurang lebih 700 pekerja yang belum terdaftar.

“walaupun sebagian sudah terdaftar cabang lain, di daerah Jakarta, Jawa barat dan sebagainya,  tetapi masih ada yang belum terlindungi, apalagi pekerja bukan penerima upah atau informal itukan dari sekitar 3 jutaan baru terdata 150 rb peserta. Masih sangat kecil, pekerja informal sudah mendaftar, yang perlu kita optimalkan untuk dilindungi,” katanya.

Lanjut Eko mengatakan, kendala yang belum tercover semua dengan kesadaran masyarakat baik masyarakat pekerja ataupun pemberi  kerja terkait dengan perlindungan jaminan sosial masih kurang, maka dari itu, tugas bersama  membangun kesadaran pentingnya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, selain itu kendala yang lainnya yaitu karena adanya pandemi, bisa juga menjadi masalah, begitupun ketidaktahuan bahwa adanya bpjs Ketenagakerjaan.

“Langkah kedepan, pihaknya akan kolaborasi dengan semua elemen untuk bangun kesadaran, selain itu saya akan bekerja sama dengan Panutan masyarakat untuk menyampaikan, pengalihan perusahaan ke luar kota pun pasti menjadi berkurangnya Peserta,”tukasnya. ( Towi)

Editor : Didi