Beberapa Ponpes Kota Cilegon Diduga Tumpang Tindih Anggaran Dengan Bantuan Gubernur

Cilegon – program pemerintah yang diberikan kepada pondok pesantren di kota Cilegon diduga tumpang tindih dengan Bantuan Gubernur yang saat ini heboh kasusnya sedang ditanggani oleh pihak Aparat Penegak Hukum di Banten.

Dari pantauan siber.news dilapangan program ini diduga adanya tumpang tindih anggaran pada pondok pesantren yang berlokasi di Jl. Kh. Musytamil Link Jerang Barat kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Ponpes Al-Barokah yang berhasil dikonfirmasi melalui pimpinan Pondoknya H. Mujib mengatakan, pihaknya bersyukur ada bantuan pemerintah dan ia mengaku selama 3 tahun menerima bantuan terus hingga kini.

“tahun 2020 kemarin kami menerima bantuan dari Kementerian Agama senilai Rp 25 juta adapun dana tersebut telah direalisasikan untuk penanganan covid, belanja masker, pembelian lemari buku dan Karpet serta sisanya dipakai untuk membangun kelas,” ujarnya.

Ia juga menambahkan ada juga Bantuan Gubernur pihakanya mengaku menerima juga senilai Rp 30 juta dan digunakan untuk bangunan fisik yang sama.

Saat ditanyakan tentang berapa jumlah tenaga pengajar pada ponpes dirinya tidak bisa menjelaskan dengan pasti Mujib menyatakan bahwa guru pengajar adalah para senior, ucap Mujib.

Sementara sangat berbeda sekali dengan yang terjadi di wilayah kecamatan Jombang, ponpes Darul Islah, pimpinan Pondok tersebut sangat sulit untuk dikonfirmasi meskipun telah berulang kali dengan alasan sedang berada diluar kota, seperti dijelaskan asisten rumah tangga di rumahnya.

Pimpinan Pondok Dikonfirmasi Minta Alamat

Saat dikonfirmasi kepada salah satu stafnya. Ustadzah Auliya melalui pesan whats app  hanya bisa menjawab Konfirmasinya akan saya sampaikan pada pimpinan saya dan selanjutnya tunggu kabar saja dari saya, demikian yang diucapkan ustazah.

Selang beberapa hari melalui android milik H. Yusuf pimpinan pondok pesantren PP DAARUL ISHLAH Link Semendaran Kelurahan Panggung Rawi Jombang Cilegon PP AL MUTAALLIMIN Banten,  Senin (7/6) mengatakan, alamat domisili kantor dimana dan ia mengaku akan mengunjungi kantor. Sepertinya enggan untuk menjelaskan terkait realasi dari bantuan pemerintah kepada ponpes yang dikelolanya. Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi lagi dari pimpinan pondok itu. (dd_siber)