Berita hari ini
Buruh Tekstil di Tangerang Keluhkan Status Harian Lepas Bertahun-tahun dan THR Tak Sesuai
TANGERANG,
siber.news – Ratusan pekerja di sebuah perusahaan tekstil di Kawasan Industri Manis, Tangerang, mengeluhkan status kerja yang terus digantung sebagai pekerja Harian Lepas (HL) bertahun-tahun tanpa kepastian pengangkatan. Kondisi kerja yang dinilai jauh dari ketentuan normatif ini memicu keresahan mendalam di kalangan buruh.
Berdasarkan keterangan salah seorang pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan kerja, seluruh tenaga kerja di PT Sinar Surya Grup Textile Indonesia berstatus HL tanpa satu pun karyawan kontrak maupun tetap. “Di sini semuanya statusnya HL, tidak ada yang kontrak maupun tetap. Saya sendiri sudah dua tahun masih HL terus tanpa penjelasan,” keluhnya.
Ia menyebutkan jumlah pekerja yang mengalami kondisi serupa diperkirakan mencapai sekitar 200 orang, terdiri dari sekitar 140 pekerja yang terdaftar di aplikasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JMO) dan puluhan pekerja baru. “Yang terdaftar di JMO sekitar 140 orang, tapi ada juga yang baru masuk belum terdaftar. Perkiraan totalnya sekitar 200-an orang,” ujarnya.
Meski perjanjian kerja diperbarui setiap setahun sekali, status HL tetap dipertahankan secara permanen bahkan bagi pekerja senior. “Ada perjanjiannya diperpanjang setahun sekali, tapi status kami HL terus. Bahkan ketua saya yang sudah kerja lima tahun statusnya masih HL juga,” imbuhnya.
Para buruh direkrut melalui yayasan penyalur tenaga kerja, PT Erik Maju Jaya, yang beralamat di Komplek Ruko Magnolia Residence Blok SQ No. 7, Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. “Saya kerja lewat yayasan PT Erik Maju Jaya yang beralamat di Ruko Magnolia Residence Jatake,” terangnya.
Selain persoalan status, pekerja menyoroti aturan jam kerja 12 jam per hari mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 20.00 malam, dengan hitungan empat jam tambahan sebagai lembur wajib harian. “Kalau jam normal upahnya sekitar Rp110 ribu, tapi kami wajib lembur setiap hari dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Pekerja baru gajinya Rp160 ribu per hari, setelah tiga bulan naik jadi Rp170 ribu,” ungkapnya.
Beban kerja semakin berat karena perusahaan tetap mewajibkan buruh masuk pada hari Minggu dan tanggal merah, termasuk jadwal masuk dua kali sehari saat pergantian sif. “Hari Minggu dan tanggal merah tetap masuk. Kalau hari Minggu pas pertukaran sif pagi ke malam, kita masuk dua kali, dari jam 8 pagi pulang jam 4 sore, lalu jam 12 malam masuk lagi sampai jam 8 pagi,” keluhnya.
Dari sisi pengupahan yang dibayarkan dua minggu sekali, pekerja juga menerima potongan iuran jaminan sosial pada periode gajian kedua setiap bulannya. “Gajian dua minggu sekali. Untuk BPJS kita ikut bayar juga, total Rp110 ribu per bulan, rinciannya Rp50 ribu untuk BPJS Kesehatan dan Rp60 ribu untuk BPJS Ketenagakerjaan yang dipotong pada gajian kedua,” jelasnya.
Keluhan paling mendasar tertuju pada pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran yang dinilai jauh dari ketentuan satu bulan upah penuh. “THR Lebaran kemarin pahit benar, kerja satu tahun cuma dapat Rp700 ribu, dan yang sudah lima tahun cuma dapat Rp2 juta. Saya juga tidak tahu sistem menghitungnya bagaimana,” tuturnya.
Besaran THR tersebut bertolak belakang dengan nominal gaji yang tercatat resmi di sistem aplikasi JMO BPJS Ketenagakerjaan. “Padahal di aplikasi JMO gaji kami tercatat Rp3 juta per bulan. Pada umumnya THR kan sebulan gaji penuh, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang tertera di JMO,” tambahnya.
Menanggapi dugaan pelanggaran ketenagakerjaan itu, Timsus Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Tangerang Raya, Andini Sofila, menyindir keras praktik pengelolaan tenaga kerja yang dinilai menciptakan aturan sendiri di luar hukum negara. “Jangan sampai perusahaan maupun yayasan membuat aturan sendiri di luar undang-undang, masa pekerja harian lepas dipekerjakan terus-menerus sampai lima tahun tanpa kepastian status,” sindir Andini.
Andini menegaskan merujuk Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, pekerja harian lepas maksimal bekerja kurang dari 21 hari sebulan. “Jika pekerja harian lepas dipekerjakan 21 hari atau lebih selama tiga bulan berturut-turut, apalagi bertahun-tahun tanpa jeda, statusnya demi hukum wajib berubah menjadi karyawan tetap, dan Disnaker harus segera turun melakukan pengawasan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi masih terkendala tertutupnya akses komunikasi ke bagian personalia. Pekerja mengaku tidak memiliki nomor kontak telepon maupun WhatsApp bagian HRD perusahaan maupun PT Erik Maju Jaya sehingga pihak manajemen belum dapat dimintai keterangan resmi.






