Berita hari ini
Diduga 20 Truk Sampah Luar Daerah Masuk TPA Jatiwaringin, Legalitas Kerja Sama DLHK Dipertanyakan
KABUPATEN TANGERANG,
siber.news – Aktivitas sedikitnya 20 truk sampah yang diduga berasal dari luar wilayah Kabupaten Tangerang dan masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Sukadiri, menuai sorotan publik. Armada yang diduga datang dari Kota Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Jakarta tersebut terpantau leluasa beroperasi pada malam hari.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kendaraan pengangkut sampah yang diduga beroperasi lintas wilayah itu menggunakan pelat nomor hitam maupun kuning. Salah satu truk yang melintas di Jalan Raya Tanggul Buaran Jati bernomor polisi B 9010 VPA terlihat memasang stiker bertuliskan “Mitra DLHK Kabupaten Tangerang” pada kaca depan, serta nama CV Nawi Mandiri asal Cipondoh di bagian pintu.
Selain armada tersebut, teridentifikasi pula tiga kendaraan lainnya yang diduga membawa muatan serupa, yakni bernomor polisi B 9070 TIX, B 9216 IYE, dan A 8527 QA. Masuknya puluhan truk yang diduga berasal dari luar daerah ini memicu pertanyaan serius mengenai dasar hukum, izin operasional, serta mekanisme retribusi ke kas daerah.
Publik menilai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang perlu membuka rincian perjanjian kerja sama yang diduga terjalin dengan pihak swasta maupun pemerintah daerah asal sampah. Kejelasan skema kompensasi—baik berdasarkan tonase, volume, maupun jumlah ritase—menjadi krusial agar aset daerah tidak dimanfaatkan tanpa transparansi anggaran.
Aktivitas pembuangan sampah lintas wilayah ini diduga telah berlangsung sejak awal 2026, bertepatan dengan momentum pergantian pucuk pimpinan di dinas terkait. Jika praktik yang diduga belum jelas legalitasnya ini tidak diawasi secara ketat, kapasitas TPA dikhawatirkan cepat penuh dan menambah beban pencemaran lingkungan bagi warga sekitar.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala DLHK Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, melalui pesan singkat terkait identitas mitra serta legalitas operasional truk-truk yang diduga beroperasi di luar ketentuan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak dinas belum memberikan tanggapan resmi.
Sikap tertutup dari instansi terkait dinilai berpotensi memperkeruh spekulasi publik mengenai tata kelola fasilitas daerah. Keterbukaan informasi mengenai dokumen kontrak, volume sampah yang masuk, hingga nilai pendapatan daerah dari kerja sama yang diduga berjalan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin akuntabilitas.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan komprehensif dan melakukan evaluasi menyeluruh di lapangan. Transparansi pengelolaan TPA Jatiwaringin merupakan kewajiban mutlak demi melindungi kepentingan keuangan daerah serta hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.






