Berita hari ini
Nihil di APBD Murni, Paket APBDP RSUD Panunggangan Barat Tembus Rp48,309 Miliar Menjelang Tutup Tahun
Tangerang,
siber.news – Data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk RSUD Panunggangan Barat Tahun Anggaran 2026 memunculkan sorotan tajam. Sama sekali tidak terlihat paket bersumber dari APBD Murni pada tayangan SiRUP, namun tiba-tiba muncul 219 paket APBDP dengan total pagu Rp48.309.000.000.
Lonjakan dari ketiadaan paket murni menjadi puluhan miliar rupiah di APBDP ini langsung memicu tanda tanya besar soal kematangan perencanaan. Lebih janggal lagi, seluruh jadwal pemilihan ratusan paket tersebut menumpuk pada Oktober hingga November 2026.
Dari total 219 paket APBDP, sebanyak 207 paket menggunakan metode E-Purchasing dengan jadwal pemilihan November 2026. Isinya beragam, mulai dari belanja kantor kecil hingga alat kesehatan bernilai jumbo seperti Inkubator Infant, Lampu Operasi, Electric Operating Table, UPS, hingga Infant Radiant Warmer.
Sementara itu, 5 paket Pengadaan Langsung juga dijadwalkan pemilihannya pada November 2026. Paket tersebut meliputi Penyempurnaan IPAL senilai Rp287.881.830 (RUP 68751034), Pemeliharaan Instalasi Gas Rp125.263.500 (RUP 68731166), Pemeliharaan Alat Radiodiagnostik Rp125.000.300 (RUP 68730670), Pemrograman Perangkat Lunak Tingkat II Rp37.037.250 (RUP 68736198), serta Konsultansi UKL dan UPL Rp36.618.500 (RUP 68736197).
Di sisi lain, terdapat 7 paket dengan metode Dikecualikan yang seluruhnya berjadwal pemilihan Oktober 2026. Selain tagihan listrik Rp90 juta, internet/TV berlangganan Rp75 juta, air Rp16,5 juta, telepon Rp4,5 juta, dan BBM/pelumas Rp9 juta, muncul pula Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Rp80.408.393 (RUP 68731003) serta Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Barang Rp5.250.000 (RUP 68736230).
Penumpukan 212 paket pada bulan November 2026 memberi ruang waktu yang sangat sempit menjelang akhir tahun anggaran. Proses pemilihan, kontrak, pengiriman barang medis, pemasangan, uji fungsi, hingga serah terima berpacu melawan batas tutup buku akhir tahun.
Kondisi ini memunculkan risiko nyata serapan anggaran tidak tuntas dan berpotensi menyisakan SilPA besar. Sebaliknya, jika dipaksakan rampung secara administratif di akhir tahun, mutu pekerjaan dan kesiapan alat berisiko terabaikan.
Pengadaan alat kesehatan bernilai besar pada penghujung tahun juga rawan memicu masalah lanjutan apabila kesiapan ruangan, daya listrik, maupun SDM belum matang. Ada potensi alat datang terlambat atau belum bisa langsung dimanfaatkan optimal untuk pelayanan pasien.
Ketepatan penerapan metode pemilihan—terutama dasar pengecualian pada pemasangan instalasi dan pemeliharaan kendaraan serta pemecahan ratusan item E-Purchasing—juga patut diuji. Terlebih aturan pengadaan terus diperketat melalui kerangka Perpres PBJP dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
Dalam pantauan awak media, realisasi dan pertanggungjawaban anggaran Rp48,309 miliar di RSUD Panunggangan Barat ini akan terus menjadi perhatian publik, dan hingga berita ini diterbitkan awak media masih belum mendapatkan keterangan resmi dari Direktur RSUD Panunggangan Barat Kota Tangerang. Keterbukaan informasi dan kejelasan pelaksanaan di lapangan ditunggu agar anggaran daerah benar-benar berbuah layanan kesehatan yang optimal.






