Diduga Amburadul, Pembangunan RKB SDN Curug Wetan I Senilai Rp1,02 Miliar Disorot

KABUPATEN TANGERANG,

siber.news – Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Curug Wetan I senilai Rp1,02 miliar tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 ini dikerjakan oleh CV. Hilda Putri dengan kesan pengerjaan yang serampangan.

Pantauan di lokasi pada Kamis (20/8/2026), proyek ini jauh dari standar profesionalisme. Fasilitas pendukung wajib seperti direksi keet, yang seharusnya menjadi pusat kendali dan administrasi proyek, tidak terlihat keberadaannya di area sekolah.

Ketiadaan direksi keet ini memicu tanda tanya besar. Tanpa kantor lapangan, di mana kontraktor mengelola administrasi, menyimpan dokumen penting, serta melakukan koordinasi teknis harian secara profesional?

Selain itu, masalah mendasar seperti aliran listrik untuk menunjang alat kerja proyek juga dipertanyakan kejelasannya. Aliran listrik yang digunakan para pekerja di lapangan bahkan diduga mencatut atau menumpang dari pasokan listrik yang ada di lingkungan sekolah.

Area sekolah kini beralih fungsi menjadi bengkel terbuka. Tumpukan besi yang dirakit sembarangan dibiarkan begitu saja di area terbuka lingkungan sekolah, tanpa pembatas yang memadai antara zona konstruksi dan aktivitas siswa.

Kondisi ini sangat berbahaya. Rakitan besi tajam dan material konstruksi lainnya tersebar bebas, berisiko tinggi mencelakai siswa maupun guru yang beraktivitas di sekitar sekolah setiap harinya.

Lebih parah lagi, di lapangan tidak ditemukan satupun pelaksana proyek maupun konsultan pengawas. Keberadaan mandor pun tidak diketahui oleh pekerja di lokasi, menunjukkan minimnya pengawasan melekat di lapangan.

Akibat lemahnya pengawasan dari pihak kontraktor maupun instansi terkait, para pekerja pun tampak bebas dan abai terhadap keselamatan diri sendiri. Terbukti, banyak pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar saat bekerja di lokasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dituntut untuk segera turun tangan. Uang pajak rakyat yang nilainya lebih dari Rp1 miliar harus dipertanggungjawabkan melalui kualitas pekerjaan yang sesuai spesifikasi dan terjamin keamanannya.

Apakah Dinas Pendidikan membiarkan kontraktor bekerja tanpa pengawasan? Pihak terkait, termasuk CV. Hilda Putri, harus segera memberikan klarifikasi atas amburadulnya manajemen proyek di sekolah ini.