Dilema Kenaikan Solar, Antara Kebijakan Fiskal & Politik

Oleh : Alit mahesa Ramdhani

Geopolitik yang kian memanas antara dua kekuatan besar dunia, yakni Amerika Serikat dan Iran, yang hingga kini belum menemukan titik temu, berdampak pada krisis energi global.

Di sisi lain, tekanan perang tarif antara Amerika Serikat dan China yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 turut menciptakan efek domino yang besar terhadap Indonesia.

Hingga opini ini ditulis, harga minyak mentah dunia telah mencapai sekitar 104,630 dolar AS per barel seiring terhentinya perjanjian damai antara Amerika dan Iran.

Situasi tersebut menjadi dilema besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang baru menjalani satu tahun masa kepemimpinan bersama Kabinet Merah Putih.

Pemerintah berada di persimpangan antara mengambil kebijakan fiskal untuk mengurangi beban subsidi BBM atau mempertahankan stabilitas politik dan citra pemerintahan sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita.

Di sisi lain, program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) juga menyedot anggaran negara dalam jumlah besar.

Perlu dipahami bahwa Badan Gizi Nasional mencatat terdapat 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Dapur-dapur tersebut tersebar di 38 provinsi dan melayani lebih dari 50,3 juta pelajar setiap hari.

Selain itu, hingga akhir April 2026, jumlah total Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia mencapai 83.363 unit, terdiri dari 74.781 koperasi desa dan 8.582 koperasi kelurahan, serta masih terus dikembangkan.

Dalam perspektif administrasi negara, teori pilihan rasional mendorong penulis untuk mempertanyakan: pilihan mana yang paling strategis, efektif, efisien, dan komprehensif dalam menghadapi situasi ini? Penulis menyadari bahwa menentukan keputusan bukanlah hal mudah karena persoalan ini tidak hanya menyangkut pertimbangan ekonomi, tetapi juga sosial dan politik, bahkan memunculkan kontradiksi di berbagai kalangan, baik internal maupun eksternal pemerintah.

Intervensi terhadap persoalan ini ibarat buah simalakama dalam budaya masyarakat: dimakan ibu mati, tak dimakan ayah mati.

Sepanjang 2026, pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menanggulangi situasi tersebut. Diawali dengan kenaikan harga solar industri yang dilakukan hampir setiap bulan sejak Februari hingga Mei 2026.

Kebijakan ini dipandang sebagai upaya menambal APBN yang terus mengalami tekanan. Selanjutnya, pada periode 18 April hingga 14 Mei 2026, kenaikan harga juga menyasar kelompok masyarakat pengguna Dexlite dan Pertamina Dex yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.

Di wilayah Jawa–Banten, harga Dexlite tercatat naik dari sekitar Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter.

Sementara Pertamina Dex meningkat dari sekitar Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter. Meskipun BBM subsidi untuk masyarakat kecil tidak mengalami kenaikan, di sisi lain sekitar 11 juta peserta PBI dinonaktifkan sejak 1 Februari 2026.

Apakah kebijakan yang diambil pemerintah merupakan pilihan rasional atau justru memunculkan pertanyaan baru tentu akan melahirkan banyak perspektif.

Namun, penulis memandang bahwa negara merupakan wadah bersama yang dibangun secara konstitusional untuk menyejahterakan rakyatnya.

Rakyat memiliki kewajiban terhadap negara, baik melalui kontribusi material seperti pajak maupun pengabdian nonmaterial. Akan tetapi, peran negara bukan sekadar melemparkan masalah dan mengalihkan beban APBN kepada rakyat sepenuhnya layaknya sistem feodalisme.

Rakyat berharap adanya etos kerja, integritas, dan kualitas kepemimpinan yang benar-benar dicurahkan demi menghadapi ujian bangsa ini.

Pertanyaan publik kemudian muncul: mengapa efisiensi belanja pegawai belum optimal? Mengapa kasus korupsi terus meningkat dan sering kali berujung pada hukuman ringan melalui permainan sistem hukum yang penuh drama di hadapan publik?

Pada akhirnya, dilema kenaikan solar bukan hanya soal angka dan kebijakan fiskal semata, melainkan juga tentang keberpihakan negara, keadilan sosial, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan rakyat di tengah tekanan ekonomi global yang semakin berat.